Jelang Pilkada Serentak, KPK: Kepala Daerah Harus Jujur Terkait LHKPN

0

JAKARTA,PenaMerdeka – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka 20 posko pengaduan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk para calon kepala daerah yang ikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memohon seluruh pihak untuk jujur melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Sejauh ini, sudah tercatat lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah mendaftar.

“Harapannya untuk menyampaikan informasi yang benar. Harapan ini akan menjadi dasar melihat dan memantau kekayaan yang wajar dari kepala daerah saat nanti Pilkada Serentak,” tutur Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/1).

Berkas LHKPN salah satu syarat untuk para calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk daerah masing-masing. Pendaftaran calon kepala daerah sudah dibuka hari ini, sejak Senin 8 Januari 2018 hingga Rabu 10 Januari 2018.

Febri menjelaskan, dengan pengawasan pemilihan kepala daerah, KPK baru menjalani komunikasi dengan pihak Kepolisian. Namun, untuk kedepannya akan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara Pemilu.

“Komunikasinya baru kepada pihak kepolisian. Nanti tidak akan tertutup kemungkinan kami berkoordinasi dengan Bawaslu. Kami akan kerja sama nantinya,” jelas Febri.

Syarat melaporkan LHKPN bagi para peserta Pilkada serentak nanti diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat 1 poin K menyebutkan calon harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

Selain itu, para penyelenggara Negara wajib melaporkan kekayaan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 yang berisi tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Kemudian, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Pilkada serentak. (penamas)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.