Berobat Gratis Disuport Dewan, Pengamat: OPD Banten Harus Imbangi Pimpinan

BANTEN,PenaMerdeka – Sebagian besar partai pengusung menyatakan suport atas kebijakan pengobatan gratis Pemprov Banten. Sementara pengamat menyebutkan, tinggal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banten saja yang harus menyesuaikan keinginan pimpinan.

“Terlepas isu apapun yang mengalami mutasi banyak tercatat di OPD yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Termasuk di Dinas Kesehatan,” kata Eny Suhaeni pengamat kebijakan publik kepada penamerdeka.com, Minggu (15/4/2018) malam.

Yang beredar dilakukan pelantikan ada di eselon III dan IV di tingkat Kasi dan Kabid OPD Banten notabene adalah pejabat yang mengetahui urusan teknis.

“Mereka ibaratnya seperti busur yang mengetahui secara teknis pekerjaan. Jangan berleha-leha lagi. Harus mau tahu soal keinginan pimpinannya seperti apa,” ucap Eny menegaskan.

Mereka ujung tombak dan harus melakukan perubahan pada kinerja dan pola kerja. Seperti menyiapkan secara teknis soal kebijakan pengobatan dan pendidikan gratis secara profesional. Sehingga Provinsi Banten berada lebih baik lagi.

“Setelah dilakukan restrukturisasi di OPD Banten oleh gubernur jangan sampai ada pergolakan yang tidak sehat,” katanya menegaskan.

Pencatatan kinerja yang baik itu bisa dilihat dari koordinasi kesiapan Dinas Kesehatan, Disdukcapil dan lainnya dalam rangka menyiapkan kebutuhan administrasi berobat gratis.

“OPD Banten terkait harus menyiapkan segala sesuatunya biar maksimal. Jangan sampai mencoreng pimpinan,” tukasnya.

Sementara Ahmad Subadri, Ketua DPD Partai Hanura Banten mendukung sepenuhnya soal realisasi program pengobatan gratis bagi warga miskin dengan kartu tanda penduduk (KTP).

“Kesehatan kebutuhan dasar rakyat dan diamanatkan di UUD 1945, tidak ada yang salah dari itu,” kata Subadri, yang juga anggota DPD RI.

Ahmad Subadri meyakini Wahidin Halim-Andika Hazrumy mampu mengatasi polemik dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Harus kita akui, ada 2 juta penduduk miskin yang tidak tercover BPJS Kesehatan. Itu persoalan besar kalau dibiarkan.”

“Nah, kan bagus kalau pemerintah daerah hadir mengatasi hal itu. Jangan dibuat friksi lah. Percayakan hal itu kepada gubernur dan wakil gubernur untuk menyelesaikannya,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Ahmad Fauzi, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banten menyebutkan, Pemprov melalui OPD Banten diminta untuk memastikan anggaran kebutuhan soal pengobatan gratis.

Sebab sejatinya kata Fauzi menambahkan, program berobat gratis bagi warga miskin juga sebaiknya dapat meningkatkan fasilitas pelayanan bagi OPD Banten terkait untuk meninggkatkan gaji tenaga kesehatan dan kebutuhan yang lainnya.

“Ini mengingat kepasitas rumah sakit di Banten kurang dapat menampung jumlah pasien yang memerlukan rawat inap. Ini perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh Pemprov,” ujarnya.

Maryani Abdul Kadir, Sekertaris Partai Amanat Nasional (PAN) Banten, mengatakan, program pengobatan gratis dengan KTP merupakan salah satu program yang memang harus bisa terealisasi.

Bahkan pengobatan gratis yang ujung tombaknya di OPD Banten seperti Dinkes anggarannya sendiri telah diketok palu, permasalahannya hanya tinggal teknis saja.

“Kalau rujukan dari pusat atau Kementrian Kesehatan katanya gak boleh pakai KTP, itu sesuai dengan aturan atau hanya himbauan saja. Makanya tinggal dipikirkan bagaimana teknisnya.”

“Intinya harus direalisasikan, pasalnya rakyat Banten ini sudah cukup berat dengan berbagai macam kesulitan ekonomi, dan kenaikan harga. Makanya dengan adanya program brobat gratis yang diwacanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, itu bagus,” pungkasnya. (abdul)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Disarankan
Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah