HUT RI 76

Izin HO Penting, Pengusaha Dihimbau Sekda Kota Tangerang Konsisten Jalankan Ketentuan IMB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Dadi Budaeri soal adanya pemberitaan ribuan perda yang akan dicabut Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan, khususnya untuk kota berjuluk Akhlakul Karimah dalam Perda tersebut hanya terjadi penyerderhanaan pasal saja.

Termasuk juga terkait pemberlakuan syarat Izin Mendirikan Bangunan yang harus menyertakan Hinder Ordonantie (HO) terjadi hanya kepada bangunan usaha property atau pabrik. Tetapi Sekda menerangkan bagi masyarakat yang akan mendirikan bangunan rumah tinggal tunggal, tidak harus menyertakan HO.

“Pendirian gedung atau pabrik bermasalah atau tidak yaa dari HO. Kita berharap kepada pengusaha yang akan mendirikan gedung agar konsisten mengikuti ketentuan itu, berlanjut supaya mengurus IMB nya juga,” kata Dadi.

Pasalnya ia menuturkan kepada Pena Merdeka, mengapa harus ada syarat awal HO karena bentuk antisipasi bahaya lingkungan dan menghindari kerugian masyarakat.

“Karena syarat HO untuk suatu usaha nantinya sejatinya disedehanakan saja. Kalau izin HO untuk pabrik tetap akan dipakai, kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan usaha kecil menengah (UKM) itu tidak memakai HO. Jadi pengurusan HO sebelum keluarnya IMB disedehanakan bukan dicabut,” ujar Sekda.

Ada beberapa pasal saja yang akan disederhanakan karena keredaksian yang beluk cocok. Makanya nanti tetap akan dibahas oleh DPRD meskipun misalkan hanya satu pasal saja yang harus dirubah tetapi itu nanti setelah mendapat surat keputusan dari Gubernur Banten.

Jadi tidak semestinya pengusaha yang akan mendirikan bangunan usaha tidak mengikuti peraturan itu.

Begitu juga dengan sejumlah perda Kota Tangerang yang diberitakan dicabut, Sekda dalam kesempatan itu mengklarifikasi bahwa diakuinya ada beberapa pasal yang sejatinya hanya di sederhanakan juga.

“Kita sudah menemui pihak Kemendagri terkait beberapa Perda Kota Tangerang yang menyangkut retribusi, pajak dan yang lainnya,” ujarnya menuturkan.

Tetapi kata Dadi sama saja dengan Perda yang lain jika ada perubahan harus mendapat SK Gubernur. “SK dahulu yang dikeluarkan dari Gubernur setelah itu nanti di taroh di Badan Pembentukan Prolegda (BPP) DPRD Kota Tangerang yang kemudian dibahas bersama eksekutif,” tandas Dadi. (herman/yuyu)

Disarankan
Click To Comments