KPK: Pejabat Dilarang Terima Paket Parcel Lebaran,

JAKARTA,PenaMerdeka – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang untuk penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima THR dan parcel lebaran atau pemberian apapun menjelang hari raya Idul Fitri dari rekanan serta pengusaha.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, hal ini bisa dikategorikan sebagai penerimaan gratifikasi.

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib menolak pemberian gratifikasi itu atau THR dan parcel lebaran,” terang Agus di gedung KPK, Senin (4/6/2018).

Agus merinci perihal bentuk pemberian itu yang dilarang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, yakni uang, bingkisan, fasilitas, atau dalam bentuk-bentuk lainnya.

Kendati demikian, apabila memang para penyelenggara negara atau pegawai negeri itu terpaksa menerimanya, mereka harus melaporkannya ke KPK.

“Wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi atau THR dan parcel lebaran itu,” pungkas Ketua KPK. (PenaMer)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Disarankan
Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah