Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Soal SP3 Kasus Chat WhatsApp Habib Rizieq, Pengacara: Ini Kasus Anonymous

0 246

JAKARTA,PenaMerdeka – Sebelumnya ramai diberitakan soal kasus chat WhatsApp berisi konten pornografi yang ditujukan ke Habib Rizieq Shihab. Kuasa hukum Rizieq menyebut kasus ini bersifat anonymous.

Sekarang Polisi mengkonfirmasi bahwa kasus dugaan chatingan WhatsApp yang melibatkan antara Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) dan Firza Husein itu dinyatakan tidak berlanjut karena adanya surat penghentian penyidikan perkara (SP3).

“Betul penyidik sudah hentikan kasus ini,” ujar Brigjen Pol Mohammad Iqbal, Karo Penmas Divisi Humas Polri kepada wartawan, Minggu (17/6/2018) ketika dikonfirmasi kasus chat WhatsApp tersebut.

Meski demikian, Iqbal belum menjelaskan secara rinci mengenai alasan dihentikannya kasus ini. Sebab, karena hal itu berada dikewenangan pihak penyidik.

“Ini (alasan diberhentikannya kasus) semua kewenangan penyidik,” kata dia.

Seperti diketahui percakapan itu pertama kali diketahui dari situs baladacintarizieq.com. Dalam kasus chat WhatsApp tersebut menyajikan foto wanita tanpa busana yang diduga Firza.

Sedangkan Rizieq diduga menjadi lawan bicara Firza dalam percakapan tersebut. Beredarnya percakapan berkonten pornografi tersebut membuat polisi melakukan penyelidikan.

Dan melakukan gelar perkara serta menetapkan Rizieq sebagai tersangka sebelum menunggu Rizieq kembali ke Indonesia. Dan dinyatakan pihak kepolisian, kasus ini tak dapat dilanjutkan karena pengunggah video yang berisi chat antara Rizieq dan Firza Husein belum tertangkap.

Sebelumnya Rizieq disangkakan melanggar Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Sementara Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Kapitera Ampera, dalam kasus chat WhatsApp dirinya menganggap yang secara resmi berstatus SP3 mengaku tidak akan bisa untuk dilanjutjan kembali.

Sebab, Kapitera menilai, itu sudah berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 20 tahun 2016, penyadapan yang dilakukan oleh instansi yang tidak berwenang hasilnya tidak dapat dijadikan alat bukti dalam penyidikan.

“Berdasarkan keputusan MK kan institusi yang boleh menyadap itu KPK, BIN, BAIS (Badan Intelijen Strategis), Kejaksaan, Kepolisian, BNN,” ujar Kapitera menjelaskan.

Jadi dalam kasus chat WhatsApp yang menimpa kliennya ini menurutnya anonymous (aktivis hacker yang dibentuk pada tahun 2003).

“Tidak akan bisa dibuka sampai mati itu. Ini kan anonymous. Kalau itu dibuka kembali itu melanggar keputusan konstitusi nomor 20 tahun 2016,” tandasnya.(uki/dbs)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Dwi Nopriandi
Ahmad Jazuli
Loading...