Kasus Tanah Garapan Warga Miskin Tenjo, Pengacara: Pintu Masuk Bongkar Perkara

0 507

KABUPATEN BOGOR,PenaMerdeka – Syahrudin Betay pengacara Atma Jaya (55) selaku pemilik ahli waris tanah garapan yang kini dikabarkan sudah berstatus AJB menyebut ada oknum yang sengaja berbuat illegal terhadap peralihan status lahan tersebut.

“Iya, saya betul menjadi kuasa hukum keluarga Atma Jaya pewaris almarhum H. Ahyani. Saya juga tidak peduli meski bayarannya kecil, yang jelas hati saya terpanggil membela sampai persoalannya rampung,” ucap pria yang kerap dipanggil Betay ketika ditanya penamerdeka.com, Jumat (6/7/2018).

Dalam kasus dugaan peralihan status tanah garapan seluas 7818m2 dengan no persil 169.Nop 32.03.261.006.000-15067 ini ketika melihat keseharian orang yang masih susah dan tidak sekolah tinggi serta makan pun jauh bergizi Betay mengaku prihatin.

“Dengan kondisi begitu saya sedih. Maka itu kami siap membela secara perdata maupun pidana,” ucapnya.

Sudah kita pelajari dengan tim seluruh materi baik yang sudah dilaporkan atau yang belum dilaporkan ke pihak berwajib.

Karena banyak sekali kejanggalan dan adanya indikasi sejumlah bentuk tindakan atau upaya melawan hukum.

“Dari alat bukti yang ada dalam tanah garapan ini kami tidak akan diam. Siapapun yang mencoba menggunakan kekuasan melawan hukum apakah kepala desa, camat bahkan BPN setempat kalau disinyalir menyalah gunakan wewenang kita laporkan,” ucapnya menegaskan.

Kemudian kalau merujuk pasal 1320 KUHP perdata tanah garapan tidak bisa dijual belikan. Adapun prosesnya dimohon oleh si pemilik garapan atau over alih garapan.

“Jadi kalau sampai tanahnya dibuatkan AJB atau bahkan sertifikat kita bisa laporkan dan dibatalkan lantaran kami anggap illegal,” tegas Betay.

Sudut pandang hukum tidak sempit tapi universal serta tegas. Berkaitan dengan perkara ini, pada pasal 01320 Perdata menyebut apabila satu obyek tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pejanjian tersebut dianggap tidak sah.

“Dalam ketentuan yang tercatum dalam pasal itu bisa dianggap tidak sah. Sebab tidak memenuhi syarat sahnya satu perjanjian,” katanya.

Apalagi merubah atau mengurangi menambah, lantas berdampak merugikan orang lain. Baik secara materi ataupun fisik, jika seperti itu bisa terancam pidana.

“Kalau ada pelanggaran kasus tanah garapan ini sejatinya bukan saja secara pidana kurungan badan. Tapi nantinya ganti rugi inmateri pun bisa dilakukan.”

“Dalam kasus ini sudah jelas bagi kami setelah dipelajari kami menduga kuat ada kesalahan fatal untuk merubah dan membolehkan apa yang tidak boleh,” kata Betay.

Karenanya kami segera buat laporan dengan alat bukti dan para saksi yang bisa kita hadirkan. Termasuk menghadirkan saksi ahli jika diperlukan.

“Saya yakin pada alibi hukum kami, bila ini kita laporkan ke polisi dan bisa dilakukan serius potensinya menjadi pintu masuk supaya membongkar semua yang terlibat dalam kasus tanah garapan ini,” tandasnya.

Sebelumnya, keluarga Atma Jaya sudah melaporkan kasus penebangan ratusan pohon di atas lahan garapannya pada Mei 2018 lalu ke Polsek Parungpanjang. (zaenudin)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Dwi Nopriandi
Ahmad Jazuli
Loading...