Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

17 April Pesta Politik Terumit, JK: Perlu Amandemen Pileg-Pilpres Bersamaan

0 211

JAKARTA,PenaMereka – Politisi senior Partai Golkar dan juga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pesta politik 2019 mendatang masyarakat Indonesia lebih tertuju perhelatan Pilpres ketimbang Pileg. Maka, harus ada inisiatif Judical Review Pileg-Pilpres supaya pelaksanaanya tidak lagi bersamaan.

Ia bahkan menyebut di Pemilu April 2019, penyelenggaraan pilpres dan pileg secara bersamaan tercatat sebagai pemilu terumit yang pernah ada di Indonesia.

Yang ideal adalah pelaksanaan pemilu dan pilpres harus terpisah. JK berharap DPR di periode mendatang dapat memisahkan kembali gelaran pileg dan pilpres pada setiap pelaksanaan pemilu.

“Yang ada hanya persaingan yang ketat. Memang inilah salah satu pemilu terumit yang pernah kita hadapi. Mudah-mudahan nanti Pak Ketua DPR ini undang-undangnya dapat diamendemen,” kata JK saat acara Silaturahmi Akhir Tahun 2018 Partai Golkar di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018).

Adanya bersamaan, tetapi menyulitkan untuk semua pihak, susah pilpresnya dan sulit pilegnya. Seharusnya antara pileg dan pelaksanaan pilpres menjadi bagian yang terpisah.

Selain itu kata JK, acara demokrasi nanti tentu telah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Selain itu, kemungkinan bocor atau hilangnya suara pemilih dari partai dimungkinkan sangat besar.

“Karena itu, perlu kita perbaiki kondisi yang ada, dan pada 5 tahun yang akan datang, kembali ke pola yang sebelumnya,” tuturnya.

“Ini penting disampaikan karena, orang akan lebih banyak perhatiannya pada pilpres dibanding pileg,” lanjutnya.

Konsekwensi lain yang harus didapatkan adalah, pilpres kali ini tidak gampang mendapatkan dukungan dari partai-partai. Mesin partai tidak maksimal berjalan meskipun sebagai Parpol pengusung atau pendukung.

“Partai-partai masih lebih fokus pada partainya sendiri untuk meraih suara signifikan di pileg,” ucap JK menegaskan.

“Apalagi dengan parliementary threshold yang 4 persen, itu menakutkan untuk banyak partai yang kadang-kadang kecil, sehingga akan mati-matian untuk mengelola partainya sendiri,” pungkas JK. (deden)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
HPN
Loading...