Ratusan Umat Muslim Gelar Aksi Solidaritas di Kedubes India Jakarta

0 270

JAKARTA,PenaMerdeka – Ratusan umat muslim Indonesia menggelar aksi solidaritas untuk penduduk Kashmir di depan Kedutaan Besar (Kedubes) India, di Jakarta.

Dalam aksinya, mereka menuntut Pemerintah India untuk segera menghentikan aksi militernya yang memicu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Kashmir.

Azam Khan, Koordinator aksi mengatakan, aksi ini bentuk solidaritas umat muslim di Indonesia terhadap penduduk Kashmir yang telah puluhan tahun didera konflik.

“Ini bentuk solidaritas muslim Indonesia terhadap ketidak-adilan yang dilakukan pemerintah India ke penduduk Kashmir yang sampai saat ini kekerasan berlangsung,” kata Azam, Rabu (6/1/2019).

Mereka sempat mendesak agar menemui perwakilan dari Kedutaan Besar India menyampaikan tuntutan mereka. Tetapi, hingga aksi berakhir tak satu pun perwakilan Kedubes India menemui peserta aksi.

Para peserta aksi juga langsung mendesak masyarakat dunia untuk memaksa India, guna mengakhiri terorisme negara kepada warga sipil tidak bersenjata di Kashmir.

Selain itu mereka meminta India dan dunia agar membiarkan warga yang mayoritas Muslim tersebut menentukan hak dan nasib sendiri yang dijamin oleh resolusi PBB tahun 1948.

Menurut Azam, konflik di Kashmir harus diselesaikan sesuai dengan resolusi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

“Kami menuntut Pemerintah India menghentikan kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan secepatnya dan menyelesaikan masalah Kashmir melalui plebisit sesuai resolusi PBB 1948,” tegas Azam.

Kashmir merupakan sebuah teritori di wilayah Himalaya dengan mayoritas penduduk muslim. Konflik di Kashmir bermula sejak 1947 ketika India dan Pakistan masing-masing merdeka dari jajahan Inggris.

Wilayah bagian Jammu dan Kashmir kini di bawah kendali India, sedangkan Pakistan mengendalikan wilayah Azad Kashmir, Gilgit dan Baltistan serta Cina mengendalikan wilayah Aksai Chin.

India dan Pakistan berperang sebanyak tiga kali, dua di antaranya menyangkut Kashmir pada 1947 dan 1965. Gencatan senjata mulai berlaku pada tahun 2003 lalu.

Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan kekuasaan India untuk kemerdekaan atau untuk bersatu dengan negara tetangga Pakistan.

Dari peperangan sejak tahun 1989 silam tersebut, beberapa organisasi hak asasi manusia mengatakan bahwa sudah ratusan ribu orang tewas akibat konflik tersebut.

PBB pernah mengeluarkan resolusi pada 13 Agustus 1948 terkait konflik ini, meminta kedua negara menarik pasukan dan memberi kesempatan bagi masyarakat Kashmir menentukan pilihan. Namun, resolusi itu belum tercapai hingga saat ini. (Ers)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...