Ketua DPRD Tangsel Sebut Pungutan PTSL Wajar, Truth: Legitimasi Pungli!

0 468

KOTA TANGSEL,PenaMerdeka – Tangerang Public Tranparency Watch (Truth) mengkritisi ucapan Ketua DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) Moch Ramlie yang menganggap wajar adanya pungutan biaya pada pengurusan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Padahal Presiden Joko Widodo yang didampingi Wali Kota Airin Rachmi Diany saat membagikan sekira 40 ribu sertifikat tanah di Pondok Cabe, Pamulang, 25 Januari 2019 menegaskan, jika program PTSL tak dipungut biaya alias gratis.

“Penting menjadi catatan pernyataan Ketua DPRD tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan terkesan asal ucap tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang timbul,” ucap Ahmad Priatna, Koordinator Divisi Monitoring Kebijakan Publik TRUTH, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/2/2019).

Seperti dilansir dari berbagai sumber, usai menghadiri Musrembang di Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Kamis (7/2/2019) lalu, Moch Ramlie mengatakan permintaan uang saat kepengurusan PTSL sangat wajar. Mengingat ada kebutuhan yang harus dikeluarkan oleh petugas di lapangan.

Sebagai pejabat publik yang memiliki jabatan penting pada suatu instansi negara, Priatna Mengatakan, seharusnya Ramlie mempertimbangkan ucapan yang di lontarkannya kepada publik. Karena menurutnya, pernyataan ketua DPRD Tangsel tersebut bisa menjadi ujaran, bahkan juga bisa menjadi legitimasi hukum.

“Dapat di tarik kesimpulan bahwa pernyataan Ketua DPRD Tangsel secara tidak langsung melegitimasi pungli PTSL yang marak terjadi di Kota bermoto cerdas, modern dan Religius ini,” katanya.

Priatna menuturkan, ucapan yang dilontarkan Moch Ramlie jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sebab kata Priatna, ucapan tersebut dapat mematahkan semangat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah bersih dan bebas dari korupsi di Kota Tangsel.

Kemudian, lanjut Priatna, seorang Wakil Rakyat yang seharusnya ikut dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, justru dari ucapannya malah mendukung tindakan yang menjadi musuh bersama.

Patut diduga, bahwa pejabat tersebut minim integritas. Jangan sampai momentum politik seperti sekarang dijadikan ajang menarik suara, tapi tidak memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya korupsi

Dari ucapan ketua DPRD Tangsel tersebut, Ia menegaskan harus ada sanksi tegas yang di berikan.

“Kami selaku masyarakat mengecam pernyataan yang di lontarkan Ketua DPRD tersebut, dan harus ada konferesni pers untuk meminta maaf kepada masyarakat Tangsel karena jelas sangat menyakiti hati masyarakat, khususnya yang menjadi korban pungli PTSL,” tandasnya.

Untuk itu, Priatna meminta kepada Presiden Jokowidodo untuk memberi perhatian lebih terhadap maraknya pungli PTSL di Kota tangerang Selatan. Karena menurutnya perilaku koruptif tersebut telah menghambat program strategis nasional.

“Jangan sampai masyarakat menilai bahwa presiden jokowi bohong dengan salah satu program nawacitanya,” tandasnya. (ari tagor)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Penamerdeka.com tidak bertanggung jawab dengan isi komentar, tulisan komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator sesuai aturan UU ITE