HUT RI 76

Awas! Penyaluran PKH, Satgasda Polda Banten Plototi Pungli Aparatur Desa-Kelurahan

BANTEN,PenaMerdeka – Dana batuan Program Keluarga Harapan (PKH) non tunai kepada masyarakat di Provinsi Banten diminta tak dikutip alias di pungli oknum aparatur desa dan kelurahan.

Apalagi sekarang ini, Dinas Sosial (Dinsos) Banten saat ini telah mensosialisasikan keberadaan Satuan tugas Daerah (Satgasda) Polda Banten untuk Pengamanan dan Penegakan Hukum penyaluran dana hibah dan bansos di kabupaten/kota.

Sebelumnya diberitakan bahwa Dinsos telah menekankan aparatur desa/kelurahan tidak mengutip dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan secara non tunai.

“Banyak kesalahpahaman, bahwa penerima harus memberikan sejumlah uang untuk kas pembangunan atau partisipasi pembangunan wilayah,” kata Kasi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinsos Banten Budi Darma Sumapraja, dihubungi wartawan, Senin (4/3/2019).

Menurutnya, saat ini dia mengaku pihaknya sudah antisipasi dengan mensosialisasikan aparat desa dan kelurahan tidak diperbolehkan melakukan pungutan liar (pungli).

Kalau peringatan diabaikan, pelaku oknum pungli bakal diseret ke ranah hukum. Karena itu juga kata Budi menegaskan, tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun.

“Jadi diimbau kepada stakeholder yang berkepentingan terkait penyaluran bansos itu agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun,” tukas Budi.

Saat ini Satgasda bakal terus mendampingi Dinsos Banten, pasalnya selain sebagai proses pengamanan penyaluran bansos, tetapi bisa juga supaya penyalurannya tepat sasaran serta meminimalisasi pungli.

“Ketua Satgasda itu langsung dipimpin Pak Wakapolda Banten. Dinsos mengapresiasi responsivitas Satgasda Banten yang begitu proaktif merespon penyaluran bansos yang bersumber dari APBN, yaitu PKH, BPNT rastra, bansos lansia, bansos anak, dan KUBE. Begitu juga masyarakat yang menyambut baik adanya Satgasda ini,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, bantuan PKH tahap satu telah disalurkan pada Januari lalu sebesar Rp 367 miliar dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 303.000.

Menurut Budi, saat ini jumlah penerima terbanyak berada di Kabupaten Tangerang, diikuti Kabupaten Pandeglang, dan Lebak.

“Tahap dua itu April dengan jumlah penerima 314.000. Kemudian tahap tiga dan empat itu bulan September-Oktober,” pungkas Budi. (ersya)

Disarankan
Click To Comments