Paripurna LKPJ, Walikota Tangerang Beberkan Kinerja Periode 2013-2018
KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Arief R Wismansyah, Walikota Tangerang manyampaikan sejumlah pencapaian kinerja sepanjang periode 2013-2018 saat paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2018.
Berbagai program orang nomor satu itu paparkan mulai dari bidang sosial, penanganan kemacetan, hingga kaitan birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.
Arief menyatakan, capaian kinerja selama periode tahun 2013-2018 terangkum dalam 15 sasaran indikator kinerja mulai dari kemandirian keuangan daerah, peningkatan kinerja birokrasi, kemudahan perizinan.
Selain itu, terdapat juga pendidikan, kesehatan, pelayanan publik berbasis teknologi informasi, layanan transportasi hingga kepariwisataan dan masih banyak lagi.
“Segi birokrasi kita dapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian,red). Lalu lewat Program Tangerang Cerdas indeks pendidikan 72,87 poin. Kesehatan 79,12 poin dan untuk pelayanan publik sudah ada 123 layanan perizinan online,” terang Arief saat memberi sambutan, Rabu (13/3/2019).
“Artinya apa yang telah kita lakukan selama lima tahun mulai dari pelayanan jaminan lanjut usia, pelayanan kesejahteraan lewat WKSBM di tingkat RT, RW, hingga kelurahan berhasil,” lanjutnya.
Kata dia juga, dari segi infrastruktur, Pemkot Tangerang membangun pusat-pusat pengendalian banjir sehingga 31 titik banjir di Kota Tangerang sudah teratasi.
”Pengerukan lumpur, pembuatan sumur resapan air, pembuatan biopori juga dilakukan intinya semua ini tak lepas dari partisipasi masyarakat. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Program Bedah Rumah berhasil dibangun 6.248 unit rumah tidak layak huni dan jamban sehat sebanyak 4.033 unit,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Amarno, Fraksi Gerindra DPRD Kota Tangerang menyatakan, sangat disayangkan program universal health coverage (UHC) dan home care yang belum tersosialisasikan dengan baik.
”Indikasi masyarakat tak banyak yang tahu karena penyerapan anggaran UHC sebesar Rp389 miliar hanya sekira 33 persen saja. Anggaran itu untuk mengcover 378 ribu orang yang belum punya BPJS Kesehatan, saat ini masih 278 ribu yang belum terkover,” katanya.
Menurut Amarno, lantaran sosialisasi yang kurang, masyarakat tidak berbondong-bondong membuat BPJS gratis itu. Hal itu juga berdampak pada banyaknya anggaran yang belum terserap dan masih banyak masyarakat yang belum punya BPJS.
“Sementara untuk program home care, orang sakit yang tak bisa jalan tinggal telpon puskesmas nanti ada ambulans, perawat menjemput langsung ke rumah. Nanti warga yang sakit diobati di tempat, kalau tidak bisa sembuh dibawa ke rumah sakit. Itu juga masyarakat masih banyak yang tidak tahu,” tutur Amarno.
Amarno menambahkan, kedepannya Pemkot Tangerang diminta melakukan pembangunan yang sifatnya bukan hanya sekadar pembangunan fisik. Menurutnya, pembangunan fisik di Kota Tangerang sudah cukup bagus, kerenanya postur APBD saat ini lebih diarahkan kepada peningkatan SDM.
“Memang sudah banyak program mengarah ke peningkatan SDM tapi kan belum maksimal, misalnya penanganan lansia dan disabilitas belum tampak. Saya beranggapan kegiatan yang seremonial bisa dikurangi,” imbuhnya. (hisyam)