Gubernur Banten: Kalau Mau Bongkar Sistem Birokrasi Korup Biasanya Ditinggal Sendirian, Tapi..!

0 371

BANTEN,PenaMerdeka – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku selama dua tahun menjabat, selain menjalankan program pembangunan, dia juga mengklaim sedang membangun sistem birokrasi bersih dengan menggandeng institusi hukum.

“Makanya, mereka yang selama ini tertekan karena tidak bisa sewenang-wenang dan merasa terganggu kepentingannya, melakukan tindakan untuk menghentikan langkah kami memberantas korupsi. Saya tetap maju, karena saya ingin mengubah citra dan mengembalikan kejayaan Banten,” tukas mantan Walikota Tangerang ini kepada sejumlah wartawan, Rabu (15/5/2019).

Nantinya kata dia, membangun SDM di masyarakat bisa berdaya saing untuk menghadapi perkembangan zaman. Sejalan denga itu maka aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Banten juga menjadi hal krusial, dan ini harus terus dibenahi.

“Reformasi birokrasi memang menjadi program prioritas kami bersama Wagub Andika Hazrumy. Supaya mindset ASN bisa dibangun dari yang biasanya cuma berorientasi kepentingan pribadi menjadi ASN yang melayani masyarakatnya,” kata WH.

“Maka, selain saya terapkan sistem open bidding, assesment dan penempatan tugas sesuai kompetensi dan track record, ada reward untuk ASN yang memang disiplin dan mampu memenuhi target kinerja seperti pemberian tunjangan kinerja yang sesuai,” ucapnya.

Tetapi WH juga tegas ke ASN yang melanggar peraturan dan ketentuan yakni dengan diberikannya sanksi ringan, sedang hingga berat.

“Yang paling berat memang membangun SDM, karena kita merehabilitasi mindset SDM-nya. Kalau ASN sudah bisa mengubah dirinya menjadi ASN melayani, maka masyarakat juga akan berubah dengan sendirinya. Makanya, kami bangun sistem yang diharapkan dapat memotong mata rantai peluang terjadinya korupsi yang dilakukan ASN. Walau dalam perjalannya banyak tantangan, tapi saya nggak takut karena niat saya teguh ingin membangun Banten,” jelasnya.

Upaya preventif adalah menerapkan sistem Simral dengan menggandeng KPK, pelibatan BPKP dalam pembentukan satgas pengawasan internal, hingga pemangkasan-pemangkasan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu.

“Ketika kita ingin memberantas korupsi, biasanya ditinggalkan sendirian. Tapi ketika kita mau melakukan korupsi, semua berdatangan dan ikut membantu. Tapi, saya yakin masyarakat Banten tidak ingin menderita lagi karena menjadi korban dari koruptor,” tegas Gubernur. (ersya)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Penamerdeka.com tidak bertanggung jawab dengan isi komentar, tulisan komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator sesuai aturan UU ITE