Perubahan RPJMD Banten, Andika: Penanganan Dampak Bencana Lebih Gampang

0 212

BANTEN,PenaMerdeka – Menanggulangi penanganan bencana agar konfrehensif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengajukan perubahan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022.

Pengajuan yang diparipurnakan bersama DPRD Provinsi Banten di Gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (19/6/2019).

Wakil Gubernur Provinsi Banten beralasan, sebab dilakukannya usulan perubahan RPJMD tersebut salah satunya karena bencana tsunami di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang yang terjadi di penghujung tahun 2018 lalu.

“Adanya bencana tsunami di wilayah Kabupaten Pandeglang yang memerlukan upaya komprehensif untuk mengurangi resiko dan penanggulangan bencana yang efektif dengan penguatan pada arah, kebijakan dan strategi,” demikian disampaikan Wagub saat membacakan pidato Gubernur Banten Wahidin Halim terkait agenda rapat paripurna DPRD tersebut, Rabu (19/6/2019)

Sebab lainnya, lanjut Wagub, lantaran dilakukan pengajuan perubahan RPJMD adalah belum tertuangnya arah kebijakan, isu strategis dan proyeksi pendanaan mengenai pendirian BUMD sebagai konsekuensi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Terbitnya regulasi mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal juga disebutkan sebagai salah satu sebabnya.

Sebab berikutnya, jelas Wagub, adalah arah kebijakan pembangunan Kawasan Banten Lama dan Sport Centre yang belum memadai dan cascading indikator kinerja yang belum tepat.

Review target kinerja dan belum adanya kerangka pendanaan pembangunan yang bersumber dari Non APBD juga disebut sebagai sebab dari dilakukannya pengajuan perubahan RPJMD.

Menurut Wagub, perubahan RPJMD yang dilakukan akan berimplikasi terhadap beberapa peraturan yang sudah terbit dan harus diubah untuk menyesuaikan.

Peraturan-peraturan dimaksud antara lain Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pergub SOTK dan Uraian Tugas, Pergub Renstra, Pergub Indikator Kinerja, serta Pergub SAKIP.

“Proses ini diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Banten di mata publik yang secara obyektif dinilai melalui Peringkat SAKIP, sehingga bisa mencapai Peringkat A, sesuai dengan terget dalam RPJMD 2017-2022,” kata Wagub.(ersya)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Pilkada Tangsel 2019
Disarankan
Loading...