Ombudsman Surati Jokowi Terkait Rangkap Jabatan di Kementerian BUMN

PERTANYAKAN KRITERIA JABATAN BUMN

JAKARTA,PenaMerdeka – Ombudsman RI memutuskan untuk menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut terkait temuan banyaknya komisaris rangkap jabatan pada BUMN.

Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih menuturkan, dari surat itu Jokowi diharapkan segera menerbitkan peraturan presiden untuk memperjelas batasan dan kriteria penempatan pejabat struktural dan fungsional aktif komisaris BUMN.

Termasuk, lanjut dia, mengenai pengaturan sistem penghasilan tunggal bagi perangkap jabatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

Alamsyah menjelaskan pihaknya memperoleh temuan sementara dari 2017 sampai 2019 ada 397 komisaris pada BUMN dan 167 komisaris pada anak perusahaan BUMN terindikasi rangkap jabatan dan rangkap penghasilan.

Oleh sebab itu, Alamsyah menduga ada potensi maladministrasi akibat rangkap jabatan pada komisaris BUMN karena benturan regulasi.

“Tidak hanya itu, batasan yang tidak tegas, muncul beda penafsiran yang meluas, hingga ada pelanggaran terhadap regulasi secara eksplisit yang telah mengatur pelarangan rangkap jabatan,” terangnya.

Sementara itu, Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menambahkan, rekomendasi itu merupakan hal yang wajar sebab selama ini tak ada aturan yang melarang pejabat kementerian dan lembaga untuk menempati posisi komisaris.

“Mereka, kan, mengusulkan kepada bapak presiden untuk membuat regulasi, artinya mereka juga melihat bahwa ini memang belum ada regulasi yang mengaturnya dan kami dari kementerian jelas bahwa kami akan mematuhi semua regulasi yang ada,” ujar Arya. (jirur)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...