Pembahasan Pinjaman Deadlock, Demokrat: Kalau Asal Sepakat Jadi Pertanyaan

PEMBAHASAN SESUAI ATURAN

BANTEN,Penamerdeka – Partai Demokrat menyebut perihal tertundanya pembahasan pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ke Pemeritah Pusat merupakan hal yang wajar.

Diketahui, pada pembahasan Raperda APBD Perubahan 2020 yang dihadiri oleh Sekda Banten Al Muktabar, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pimpinan DPRD Banten serta beberapa Anggota DPRD Banten yang digelar di Pendopo Lama Kota Serang pada Rabu kemarin (5/8/2020) deadlock.

Pasalnya pihak dewan beranggapan belum ada pemberitahuan resmi dari pemprov Banten.

Tetapi menurut M Nawa yang juga wakil ketua DPRD Banten, jika deadlock dalam sebuah pembahasan itu merupakan sesuatu hal yang biasa.

“Kalau langsung maen sepakat-sepakat saja itu justru perlu dipertanyakan. Jadi kalau ada deadlock pada sebuah pembahasan itu sesuatu hal yang wajar,” ucap M Nawa kepada penamerdeka.com, Rabu (4/8/2020).

Terkait pinjaman Pemprov ini Nawa menilai, selama aturannya sesuai perundang-undagan hal ini bagian mendorong masyarakat untuk melakukan aktifitas ekonominya kembali.

Politisi Demokrat ini menilai, jika nanti belum rampung maka akan diundur untuk pembahasan APBD.

“Kalau aturannya gak jelas, iyah gak sepakat. sekarang belum jelas, kita belum tahu karena kemungkinan bukan PP 56, tapi aturan baru. Apakah memang benar ada aturan baru atau tidak kan kita belum tau. Tanggal 14 paripurna jadwalnya, tapi kalau belum selesai pembahasan APBD-nya bisa kita undur,” katanya. (dra)

Disarankan
Click To Comments