Pemkab Tangerang Ancam Pidanakan Kades jika Tak Bayar Tunggakan Raskin ke Bulog

Pembayaran beras sejahtera (rastra) atau yang biasa disebut raskin sejak Januari 2015, menunggak mencapai Rp5,6 M. Mengakibatkan, distribusi dan realisasi rastra 2016 pun menjadi tersendat.

Karena Tunggakan Rastra membengkak mencapai Rp5,6 M, Pemkab Tangerang mengancam memidanakan para kepala desa yang enggan membayar Rastra tersebut.

Didin Samsudin, Asisten Daerah (Asda) II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Pemkab Tangerang mengintruksikan kepada Inspektorat agar mengaudit keuangan 41 desa yang mempunyai piutang rastra tahun lalu. Menurut dia, 41 desa itu menunggak sebesar Rp 158.352.000 rupiah. Tunggakan itu yang menyebabkan penyelesaian piutang berjalan menjadi terganjal.

“Ini bukan sekadar utang piutang, tapi ini menyangkut kelangsungan hidup banyak orang, perut orang,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Didin juga menegaskan agar para kades harus membuat surat pernyataan kapan tunggakan akan diselesaikan. Menurut Didin, Jika tidak cepat diselesaikan maka akan menghambat pendistribusian rastra atau raskin tersebut.

“Kalau warga sudah membayar. Jadi ke mana uangnya? Jangan cuma komplain kualitas dan jumlah raskin. Jika sudah membuat pernyataan tapi tidak ditepati, maka yang menagih nanti kejaksaan atau polisi,”tegasnya.

Menurut Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kabupaten Tangerang Kustri Windayani mengatakan, desa dan kelurahan sudah mengajukan surat aplikasi permohonan (SAP) rastra ke DPPKP. Dari SAP itu diketahui permohonan rastra sebesar 13.238.100 kilogram.

Namun karena rendahnya pembayaran rastra tahun sebelumnya mengakibatkan realisasi rastra tahun ini baru sebesar 7.447.000 kilogram.

“Kita juga minta laporan dari mereka terkait kualitas, jumlah, penerima rastra. Kita terkendala rendahnya pembayaran dan minimnya laporan, makanya kita evaluasi dengan titik berat yaitu penyerapan pembayaran rastra,” ungkapnya.

Sementara itu menurut Koordinator Rastra Wilayah Tangerang Raya Meta Novariyani, justru meminta agar pendistribusian rastra tidak dihentikan. Meta mengatakan harga beras yang terus melonjak bisa dijadikan salah satu argumen agar rastra tetap didistribusikan.

“Kita lihat dulu, misalnya desa A hutangnya satu atau dua bulan. Lalu dia berkomitmen untuk menyelesaikan. Menurut saya tidak masalah jika rastra tetap diberikan. Artinya utangnya kita tambah. Janganlah gara-gara ada yang menunggak jadwal pendistribusian terhambat. Selain akan berdampak bagi warga, kualitas beras juga akan menurun,”tuturnya.

Sementara menurut Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Desa Pangkat Kecamatan Jayanti, Liman Sopiyan mengakui desanya memiliki tunggakan raskin. Menurutnya, desanya tidak memahami sistem penagihan yang dilayangkan oleh Bulog. makanya desanya menunggak.

“Bagaimana kita mau bayar? Kita menunggak satu bulan tapi datang tagihan kita menunggak dua bulan. Siapa yang mau talangin? Makanya saya mau komplain ke Bulog. Toh, kita siap bayar,? tuturnya.

Sementara itu, Menurut Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Badan Usaha dan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Divre) Tangerang Raya Heru Sandiaga, piutang berjalan adalah piutang yang timbul karena adanya pendistribusian pada tahun ini. Heru mengatakan yang disebut piutang macet seperti 41 desa itu adalah piutang pendistribusian raskin tahun lalu.

“Kalau belum lunas kita tidak akan menurunkan untuk alokasi yang berikutnya,” terangnya.(sarinan)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Disarankan
Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah