‘Menggugat’ Muskot PMI Kota Tangerang: Infonya Diboncengi Politik Suksesi Pilkada?

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Sejumlah pihak menyebut Muskot PMI Kota Tangerang yang digelar di Markas PMI Provinsi Banten, Jum’at (11/09/2020) keluar dari semangat pendiri kemerdekaan NKRI.

Pasalnya, kata Saipul Basri Sekretaris Lembaga Patriot Nasional (Patron) pasca kemerdekaan Indonesia saat itu, adanya PMI memang diperlukan.  Karena selain menjadi lembaga sosial,  tetapi butuh pengakuan menjadi negara yang mandiri.

Adanya deadlock saat proses pemilihan ketua pada Muskot PMI memang kental terkesan bernuansa politik. Saat muskot berlangsung ada indikasi oknum pejabat melakukan intervensi politik.

“Aksi kemanusiaan yang melekat lantas sekarang ini tercederai,” ungkap pria yang kerap disapa Marcel ini dihubungi penamerdeka.com, Senin (14/9/2020).

Sehingga kata dia, PMI yang notabene netral menjadi ajang politik dagang sapi. Diakuinya, suatu lembaga memang kerap diboncengi kepentingan tertentu.

“Bisa jadi jelang pilkada kota Tangerang nanti bergulir, kedudukan PMI ditunggangi kubu tertentu,” ucap Marcel.

“Kalau melihat fenomena sebelum terjadinya pemilihan Ketua PMI, saya khawatir PMI Kota Tangerang masuk dalam pusaran politik. Kekuatan PMI sejatinya terletak pada unsur kemanusian,” ujarnya.

ADA INDIKASI INTERVENSI OKNUM PEJABAT

Menurut Marcel, ini menjadi pertanyaan besar kenapa oknum pemerintah ikut campur, serta melakukan intervensi kepada beberapa Pengurus PMI ditingkat kecamatan.

“Jangan sampai nanti kedepan, PMI ini dijadikan alat kendaraan politik. Padahal visi dan misi PMI itu kemanusiaan, ada apa ini,” tanyanya.

Marsel pun juga menyatakan keberadaan PMI dibutuhkan untuk misi sosial dan kemanusiaan di luar negeri. Jadi menurutnya janganlah PMI ini dipolitisasi.

“PMI ini dari tahun ke tahun sampai dengan saat ini sangat berperan besar dalam bantuan sosial dan kemanusiaan, jadi jangan sampai PMI nanti di bawa ke ranah politik,” ungkapnya.

Selain itu, Marsel juga sangat mengapresiasi kepengurusan PMI Kota Tangerang periode sebelumnya.

“Saya juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh pengurus periode sebelumnya, karena sudah memberikan kontribusi yang sangat positif dan nyata,” tukas dia.

SEJARAH PMI MURNI UNTUK KEMANUSIAAN

Jika menengok sejarahnya, PMI salah satunya pimpinan pertamanya Muhamad Hatta. Dan resmi berdiri 17 September 1945 memang murni berdiri untuk kepentingan bantuan sosial.

“Yang terlibat di PMI memang seharusnya melihat sejarah. Sehingga tidak salah kaprah,” ucapnya.

PMI saat itu eksis terus melakukan menggelontorkan bantuan hingga akhirnya Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan Keppres Nomor 25 tanggal 16 Januari 1950.

Lalu dikuatkan engan Keppres No. 246 tanggal 29 November 1963. Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan PMI.

“Bunyi dalam Kepres itu salah satunya untuk memberikan bantuan pada korban bencana alam,” tegasnya.

Tidak hanya sampai disitu, kemudian setelah pasca perang PMI memang difokuskan juga untuk memberi bantuan kepada korban perang. Ini sudah sesuai dalam isi Konvensi Jenewa 1949.

“Intinya menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Ini tercantum dalam misinya PMI. Ini yang harus ditegaskan,” ungkap Marcel.

Memang dalam proses kegiatan PMI ada anggaran hibah. Tetapi anggaran itu memang ditujukan untuk operasional dan kegiatan PMI.

“Tapi juga jangan sampai nanti tercecer (bantuan, red) untuk kepentingan tertentu. Setiap Muskot PMI harus bersih intervensi,” pungkasnya. (cenk/hisyam)