HUT RI 76

Pengawasan WFH 75 Persen di Lingkungan Pemkot Tangerang Harus Diperketat

GENCAR SOSIALISASI TAPI PEGAWAI TERDAMPAK

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Penerapan work from home (WFH) 75 persen di Kota Tangerang menurut sejumlah pihak jangan diperketat pada perkantoran swasta saja. Namun, pada lingkungan pemerintahan kota berjuluk seribu industri tersebut harus juga di soroti.

“Kalau mau diterapin, ya terapin aja secara tegas. Pengawasannya juga di perketat. Jangan kencang sosialisasi diluar tapi pegawai sendiri terdampak positif covid-19,” ujar Tokoh Pemuda Kota Tangerang, Ibrohim Sudjono kepada penamerdeka.com, Kamis (13/1/2021).

Melihat sebelumnya ada beberapa pegawai yang positif covid-19, lanjut Ibrohim Pemkot Tangerang bisa menerapkan lockdown. Namun, jika pelayanan publik dilaksanakan secara tatap muka, tetap ditekankan protokol kesehatan yang ketat.

“Sejauh mana menyikapi WFH ini justru malah dampak yang dialami oleh aparatur sipil negara (ASN) nya sendiri. Ya kalau melihat banyak yang terdampak (pegawai yang positif covid-19,red) lihat situasional dong,” tegasnya.

“Tapi tetep fungsi pelayanan publik dijalankan dalam penerapan WFH bisa online atau tatap muka. Sekarang sistemnya online semua. Kalau ada yang bekerja, ya paling beberapa aja,” sambungnya.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah berlangsung di Kota Tangerang. Namun, perkantoran swasta atau pemerintahan masih ada yang bekerja dari kantor sebanyak 50 persen.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menginstruksikan para gubernur dan bupati/walikota terkait kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 ini diteken Tito pada Rabu (6/1/2021) dan dipublikasikan hari ini, Kamis (7/1/2021).

Diktum kedua huruf a, Mendagri meminta para pemimpin daerah yang disebutkan di diktum kesatu memberlakukan peraturan pembatasan tempat kerja dengan work from home (WFH) sebesar 75 persen.

Sedangkan work from office (WFO) 25 persen di mana pekerja yang WFO harus mengetatkan protokol kesehatannya. Pemberlakuan ini juga berlaku bagi ASN di daerah yang memberlakukan PPKM di Jawa dan Bali. (hisyam)

Disarankan
Click To Comments