HUT RI 76

Pengacara: Ingin Klir WH Laporkan Kasus Hibah, Salah! Kalau Gubernur Terlibat Patgulipat Korupsi Ponpes

BANTEN,PenaMerdeka – Agus Setiawan, pengacara Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyebut mantan walikota Tangerang itu sempat melaporkan kasus korupsi dana hibah pondok pesantren ke institusi hukum.

Bukan tanpa pasal, Agus beralasan lantaran gubernur sangat mencintai kyai. Artinya kata dia, tidak mungkin WH terlibat dalam pusaran korupsi dana hibah pesantren.

Agus juga menyebut karena persoalan penggelontoran dana hibah ke sejumlah pesantren di Banten terendus ada dugaan korupsi, maka WH selaku gubernur ingin segera klir.

“Gubernur sangat mencintai kyai, tidak mungkin Gubernur mengkorupsi dana pesantren, justru gubernur yang melaporkan atas dugaan pemotongan dana pesantren oleh oknum,” kata Agus Setiawan saat dikusi publik di House Of Salbai, Kota Serang (26/5/2021).

Agus mengatakan ketika pegiat Anti Korupsi Uday Suhada menggaungkan semangat anti korupsi di Banten, Gubernur juga memerintahkan kepadanya selaku pengacara Gubernur.

“Dan begitu Uday Suhada meminta tegakkan hukum setegak-tegaknya, itu yang diperintahkan ke saya, penuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh kejaksaan dalam penyelidikan terutama terkait dokumentasi pemberkasan dan lain sebagainya,” ucapnya menambahkan.

Bahwa program hibah pondok pesantren merupakan penjabaran visi dan misi yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022.

“Hibah diprogramkan tidak hanya karena kecintaan terhadap kyai, tetapi ada amanat RPJMD, sesuatu niat baik tidak mungkin untuk disengajakan menimbulkan kesalahan yang disadari” ujarnya.

Agus juga menjelaskan tentang tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dana hibah khsususnya mengenai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta hal yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Bahwa NPHD itu adalah dinas atau OPD bukan sekda, bahwa ketua TAPD itu Sekda, dari rekomendasi dibuat oleh Kepala Biro dan perangkat OPD kemudian disajikan kepada forum TAPD yang kemudian sebagai alat pertimbangan gubernur,” ujar Agus.

“Jadi sampai rekomendasi itu mutlak urusan yang harus dilaksanakan oleh Biro Kesra, setelah itu biro kesra membuat laporan untuk dijadikan alat rapat di TAPD.”

Lalu kata Agus, TAPD kemudian menyampaikan kepada Gubernur, disitulah baru gubernur menilai apakah sudah lengkap semuanya.

“Bahwa ayo kita lihat dulu prosesnya dan jangan halu, karena gubernur perintahnya jelas. Sebetulnya gampang saja itu OPD, peraturan Gubernur kemudian diambil peraturan teknisnya dan OPD bersifat wajib membetuk tim evaluasi dan monitoring. Maka selamat itu ASN dari pelanggaran penyelenggaraan,” katanya menegaskan.

“Saya ingin menyampaikan para kyai dan khalayak Bahwa komitmen pemberantasan korupsi seorang Gubernur Banten Wahidin Halim itu sangat luar biasa kuat, dia ingin menciptakan suatu pemerintahan yang bersih, hubungan beliau dengan KPK juga sangat luar biasa banyak bantuan-bantuan teknis yang dimintakan khusus oleh Gubernur,” pungkas Agus.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten juga telah menetapkan dua tersangka korupsi dana hibah pondok pesantren (ponpes) dengan nilai mencapai Rp117 miliar.

Mereka adalah mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Banten, IS dan Ketua Tim Evaluasi Penganggaran Hibah Ponpes 2018 dan 2020, TS. (red)

Disarankan
Click To Comments