Wajib Pegang KKS! Penerima Manfaat Potensi ‘Diklecein’ Oknum Petugas Bansos

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Minimnya pengetahuan keluarga penerima manfaat (KPM) dan sosialisasi penggelontoran bantuan sosial (Bansos) dari Kemensos di Kota Tangerang disebut satu faktor proses pendataan warga tidak sinkron.

Sehingga program bantuan pangan non tunai (BPNT) atau program keluarga harapan (PKH) menjadi tumpang tindih.

Menurut Ade Yunus penggiat sosial Kota Tangerang, satu persoalan lagi yakni masih banyaknya KPM tidak mengantongi kartu keluarga sejahtera (KKS).

Maka itu kata dia, masyarakat yang sudah tercatat sebagai KPM dan otomatis sudah mengantongi KKS dianjurkan tidak menitipkan kartu kepada siapapun.

Pasalnya, jika dititipkan kepada pihak lain, KKS rawan diselewengkan. Karena KKS merupakan alat transaksi (ATM) untuk mengambil Bansos.

“Jadi KKS adalah tanggung jawab penerima manfaat. Wajib dimengerti! Jangan dikasih kepada siapapun bahkan petugas PKH atau dari BPNT. Potensi diklecein,” tegas Ade Yunus dikonfirmasi penamerdeka, Kamis (31/8/2021).

Dia menyarankan kepada para KPM, yang masih menitipkan KKS-nya ke orang lain atau pekerja sosial masyarakat (PSM) dan tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) agar diminta supaya segera dikembalikan.

“Hati – hati, uang bantuan atau bansos sembakonya bisa hilang! KKS itu adalah tanggung jawab KPM masing – masing,” ucapnya.

“Ambil uang sendiri di ATM atau Agen Bank. Biasakan cek saldo dulu sebelum melakukan penarikan supaya tahu isi saldonya berapa. Kalau mau ambil bansos sembako juga biasakan ambil sendiri. Jangan menitipkan ke orang lain.”

Ade Yunus beralasan, menitipkan KKS itu berbahaya. Sebab modus saat gesek dihadapan PKM, proses pencairan potensi hanya dapat dicairkan sebagian saja. Lalu, potensi yang sebagian lagi digesek sendiri oleh pemegang tempat anda menitip.

Selain beresiko kehilangan bansos, hal ini menurutnya selain menghindari pungutan liar (pungli), nantinya juga membuat KPM bakal tidak paham cara transaksi pencairan melalui perbankan.

Meskipun KKS sudah dipegang, buku rekening Bank kerap masih dipegang petugas. Ini satu bukti lagi jika transparansi kepada KPM tidak berjalan.

“Padahal jika kartu sudah dipegang KPM maka otomatis buku rekening Bank sudah diterima. Pihak Bank pasti ketika menyerahkan KKS pasti berbarengan menyerahkan buku rekening,” tukas Ade Yunus.

Ade Yunus menegaskan, saat ini bansos pemerintah ada berbagai program. Ada BST, BPNT, PKH, bantuan pangan secara langsung atau bantuan kepada penyandang disabilitas.

Ini sejatinya kata Dia, peluang untuk mencari modus. Bantuan bisa diselingkan. Moment saat ini menerima bantuan langsung tetapi hak bantuan program lainnya tidak disalurkan. Hingga saat yang lain sama kepada yang berhak tidak bisa disalurkan ke KPM.

“Ada kemungkinan besar Bansos yang turun dari pemerintah tidak semuanya disalurkan. Jadi dengan alasan tertentu petugas menyampaikan yang BPNT belum turun. Hanya BST misalkan yang bisa diterima saat ini oleh PKM. Yang lain bisa saja hidden atau disembunyikan oknum,” katanya mencontohkan.

Maka itu semua pihak atau warga melapor saja jika ada persoalan. Kondisi ekonomi masyarakat bawah sedang susah. Kita justru harus membantu proses penyediaan bansosnya.

“Kalau mendapati modus seperti ini lapor. Dan kalau sampai ada penyelewengan seperti pungli silakan laporkan juga kepada aparat,” tegasnya.

Dia juga mengatakan para KPM jangan khawatir akan ancaman bakal dicoret dari program bantuan sosial. Kami sedang mendata sejumlah masyarakat di Banten yang mengeluh persoalan ini.

“Banyak yang ngeluh. Nanti bakal kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Program bansosnya dari kementerian, mereka hanya pendamping/kordinator bukan penentu kebijakan. Mereka sudah mendapat honor dari negara.

“Dikeluarkannya KPM dari program bantuan sosial itu jika KPM tersebut sudah sejahtera hidupnya,” pungkas Ade Yunus. (red/hisyam)