Jokowi Bertemu Mantan PM Inggris Tony Blair, Bahas Sektor Energi dan Transformasi Digital
PERTEMUAN BERLANGSUNG SELAMA 2 JAM
JAKARTA,PenaMerdeka – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (18/4/2024) dan pertemuan itu berlangsung selama 2 jam.
Presiden didampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas.
Menteri Investasi menyebutkan, pertemuan bersama Tony Blair menghasilkan beberapa kesepakatan penting, termasuk rencana pembangunan fasilitas solar panel di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan dikerjakan bersama dengan Persatuan Emirat Arab.
“Kami sedang menyusun detail rencana pembangunan ini, bahwa inisiatif ini akan difasilitasi oleh Tony Blair dan merupakan bagian dari kerja sama lebih luas di bidang energi baru terbarukan dan logistik,” ujarnya usai pertemuan kepada pewarta.
Selain itu, Bahlil mengatakan pembahasan juga mencakup rencana pemanfaatan carbon storage di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara baru.
“Kami berbicara tentang bagaimana carbon storage yang sudah kita putuskan kemarin bahwa 70 (persen) dalam negeri, 30 (persen) luar negeri,” ucapnya.
Sementara itu ditempat yang sama MenPAN RB, Abdullah Azwar Annas menyebutkan, pada sisi transformasi digital Indonesia tengah berupaya keras untuk mempercepat transformasi digital di sektor birokrasi.
Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Tony Blair Institute serta melakukan studi ke negara-negara yang telah maju dalam transformasi digital seperti Inggris dan Estonia.
“Begitu kami diminta Bapak Presiden untuk mengoordinasi transformasi digital, Tony Blair ke kantor Kemenpan RB, beliau meyakinkan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi,” jelasnya.
MenPAN RB juga menambahkan, Presiden Jokowi telah memberikan arahan khusus untuk mengintegrasikan layanan digital melalui portal nasional yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
“Sekarang ini begitu banyak aplikasi, ada 27 ribu aplikasi dan setiap inovasi selama ini membuat aplikasi. Jadi yang terjadi bukan memudahkan rakyat untuk mendapatkan layanan tapi mempersulit rakyat,” tukasnya. (rur)