KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Diskusi publik jelang pemilihan umum pasangan wali kota dan wakil wali kota (Pilwalkot) Tangerang yang digelar Kelompok Kerja Wartawan Harian Tangerang Raya (Pokja WHTR) beberapa waktu lalu sempat menyinggung isu pendidikan penyandang disabilitas.
Sejumlah bakal calon wali kota dan wakil wali kota dalam kontestasi Pilwalkot Tangerang nanti mengklaim akan memberikan perhatian pendidikan, kesejahteraan hingga masa depan lapangan pekerja kepada anak berkebutuhan khusus (ABK).
Di Kota Tangerang, melalui dinas terkait pada sekolah negeri tingkat dasar (SD) hingga jalur SMP di setiap tahun ajaran baru memberikan kuota kepada siswa berkategori ABK.
Sementara Pemerintah Provinsi Banten yang notabene mengantongi kewenangan pendidikan ABK pada SKh dianggap belum maksimal memberikan fasilitas pendidikan berlabel negeri. Jumlah Sekolah Khusus (SKh) Negeri hanya berjumlah satu alias sangat minim.
Dan kabar terakhir gedung SKh Negeri 01 Kota Tangerang yang dimiliki Pemprov Banten itu pun masih berstatus mengontrak di salah satu Ruko, Jalan Veteran, Sukarasa, Kecamatan Tangerang.
Sementara menurut sejumlah orang tua siswa, jika anaknya mengenyam di sekolah umum terkadang mendapat kendala. Ditambah dengan biaya yang sulit terjangkau jika harus sekolah di SKh swasta.
Gayung bersambung perihal persoalan yang dialami bagi penyandang disabilitas. Menurut Andra Soni Bakal Calon Gubernur (Bacagub) pada kontestasi Pilgub Banten 2024 yang asal Partai Gerindra, bahwa taraf pendidikan inklusi bagi ABK menurutnya juga harus terdepan yang mendapat perhatian.
Nantinya sekolah umum negeri juga secara pendidikan inklusi diharapkan mampu mengakomodir ABK secara maksimal.
Namun demikian menurut Andra yang pada Pilgub Banten kali ini berpasangan dengan politisi PKS A. Dimyati Natakusumah, menyebut karena pola belajar mengajar mereka berbaur antara ABK dan siswa normal, maka pihak sekolah harus mengantisipasi potensi kasus perundungan.
Meskipun sekolah umum tersebut hanya mengakomodir sejumlah ABK dengan kategori khusus tertentu. Artinya memang tidak semua penyandang disabilitas bisa diakomodir oleh sekolah umum negeri.
Lebih dalam kata Andra, harus ada perbaikan dan evaluasi supaya penyandang disabilitas dapat mengenyam pendidikan dan keterampilan dengan adil.
“Tapi pendidikan inklusi juga betul betul harus diperjuangkan. Sekolah sekolah negeri yang ada juga dapat menerima dan mendidik anak anak berkebutuhan khusus,” kata Andra Soni saat dihubungi langsung PenaMerdeka.com, Selasa (17/7/2024).
Bahkan kata Ketua DPRD Banten ini, pemerintah daerah harus bisa menuangkan realisasi penyelenggaraan pendidikan dengan tenaga guru inklusi yang kompeten. Nantinya lingkup ramah lingkungan kepada penyandang disabilitas juga harus diselenggarakan.
Hal ini menurut Andra tentunya akan dipersiapkan dana khusus APBD dari Pemprov Banten. Termasuk juga nanti bersama Pemprov berusaha merealisasi Unit Sekolah Baru (USB) untuk SKh Negeri di Kota Tangerang.
“SKh dioptimalkan. Kita harus betul betul mempersiapkan infrastruktur yang ramah disabilitas dan tenaga tenaga khusus. Ya termasuk anggaran yang mesti dipersiapkan,” ucap Andra.
Sebelumnya saat saat acara diskusi publik jelang Pilwalkot Tangerang 2024 bertema ‘Menatap Kota Tangerang Lima Tahun Kedepan’ salah satu agenda yang dibahas soal apresiasi penyandang disabilitas. (red)
