JAKARTA,PenaMerdeka – Barisan Jaringan Organisasi Kampus 98 (BJORKA 98) menggelar diskusi publik bertajuk ‘Kajian Kritis Terhadap Pertahanan Negara’ di sebuah kafe kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).
Dalam forum tersebut, para mantan aktivis mahasiswa 98 itu menyoroti kebijakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan mendorong penguatan pertahanan sesuai konstitusi.
Diskusi itu menghadirkan narasumber, di antaranya Dandy Mahandera, Setyo Purwanto (Oversight of Indonesia’s Democratic Policy), Ucok Sky Khadafi (Center For Budget Analysis), serta Hari Purwanto (Studi Demokrasi Rakyat), dengan moderator Bandot Malera.
Setyo Purwanto mengingatkan, bahwa situasi geopolitik internasional, seperti konflik Rusia-Ukraina serta ketegangan antara Iran dan aliansi Israel-AS, merupakan ancaman serius bagi Indonesia.
Ia pun menekankan, pertahanan bukan sekadar soal jumlah personel, melainkan kesiapan strategi jangka panjang.
Para aktivis menilai Kemenhan saat ini dinilai terlalu jauh mencampuri urusan luar sektor pertahanan, seperti keterlibatan dalam operasi penertiban tambang ilegal hingga urusan impor kendaraan.
Fenomena tersebut dianggap mengaburkan prioritas negara dalam menghadapi ancaman global yang kian nyata.
“Kepentingan abu-abu membuat pemerintahan menjadi auto pilot tanpa mengindahkan konstitusi. Perilaku ini cenderung menutup mata terhadap aturan yang ada,” ucap Heri dalam keterangan yang diterima.
Senada, Ucok Sky Khadafi menyoroti ketimpangan alokasi anggaran di internal TNI yang saat ini masih terlalu berfokus pada TNI Angkatan Darat, padahal tantangan geopolitik saat ini menuntut penguatan pada matra laut dan udara.
“TNI hari ini terkesan bukan mempertahankan negara, tetapi hanya mempertahankan jabatan jenderal-jenderal mereka,”
Ucok juga menyoroti pentingnya prioritas pertahanan dalam menghadapi ancaman modern militer dan nonmiliter.
“Isu keamanan siber, politisasi TNI, transparansi anggaran, kedaulatan ruang angkasa, ini penting. Terkait anggaran pertahanan, sebaiknya tak fokus pada TNI AD, melainkan juga untuk TNI AU dan TNI AL,” katanya.
Mahendra Dhandi Uttunggadewa menambahkan, pemerintah perlu merumuskan suatu kebijakan, konsep pertahanan, dan pembinaan kekuatan pertahanan yang jelas.
Bukan tanpa sebab, perbaikan sistemik sudah tidak bisa ditunda lagi melihat tumpukan persoalan yang ada.
“Ini penting untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia pada masa yang akan datang, yang didukung kekuatan pertahanan rakyat semesta,” tutupnya.
Acara yang dipandu tuan rumah Agung Wibowo Hadi ini dihadiri oleh puluhan aktivis dan elemen masyarakat yang sepakat untuk terus mengawal kebijakan pertahanan nasional demi menjaga kedaulatan NKRI.
