Menkeu: Perputaran Uang Ekosistem Haji dan Umroh RI Tembus Rp65 Triliun

JAKARTA,PenaMerdeka – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, potensi perputaran uang dalam ekosistem haji dan umrah tembus hingga Rp65 triliun. Perputaran pada 2023 lalu tersebut terjadi di sektor penerbangan, akomodasi, transportasi, dan katering.

Perputaran itu ia prediksi naik tiga kali lipat menjadi Rp194 triliun pada 2030. Lonjakan tersebut ia buat seiring perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi melalui visi Saudi 2030.

Lonjakan itu katanya, juga terjadi akibat peningkatan jumlah jemaah haji dan umrah. Saat ini Indonesia merupakan negara dengan kuota pokok haji terbesar, yakni sebanyak 221 ribu jamaah pada 2024. Total jamaah haji dan umrah Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi 3,3 juta pada 2030.

“Optimalisasi peran Indonesia dalam ekonomi haji dan umrah tersebut, akan memberikan efek berantai positif pada berbagai sektor ekonomi dalam negeri sehingga memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Sri dalam keterangan.

Sri mengatakan, selain ekosistem haji dan umrah, ia menyatakan bahwa Indonesia juga memiliki peluang ekonomi dengan menarik investor asing, terutama dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Islamic Development Bank (IsDB), melalui blended finance maupun kegiatan filantropi.

“Saya berharap Kementerian Keuangan, KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), dan seluruh kementerian/lembaga akan terus meningkatkan upaya untuk membangun blended finance yang tangguh dan kompetitif,” katanya.

Sementara terkait kegiatan filantropi, Sri Mulyani menuturkan bahwa penghimpunan dana sosial syariah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Total zakat, infak, dan sedekah yang terhimpun selama 2023 mencapai Rp32,3 triliun, sedangkan akumulasi wakaf uang sebesar Rp2,56 triliun hingga triwulan III 2024.

“KNEKS memiliki tanggung jawab besar untuk menggali potensi dana sosial syariah tersebut serta menjalin kerjasama strategis untuk pengelolaan dana sosial internasional dan menarik potensi dana filantropis luar negeri terutama di kawasan GCC (Gulf Cooperation Council/negara-negara di kawasan Teluk Arab/Persia),” pungkasnya. (Gi)