JAKARTA,PenaMerdeka – Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin menyebutkan, perumusan grand design dan peta jalan reformasi birokrasi periode 2025-2045 harus sejalan dengan visi-misi pemerintahan yang baru.
“Perumusan grand design baru untuk periode 2025-2045 dan peta jalan reformasi birokrasi tahap pertama juga harus sejalan dengan visi dan misi pemerintahan yang baru,” kata Ma’ruf dalam rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Istana Wakil Presiden, Senin (7/10/2024).
Wapres mengatakan, arah kebijakan dan desain yang baru harus mampu mempercepat perwujudan birokrasi kelas dunia yang mendukung pemerintah memenangkan persaingan global.
Oleh sebab itu, ia mendorong supaya seluruh pihak terkait mengoptimalkan pemetaan dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai target reformasi birokrasi.
“Pemetaan instansi pembuat kebijakan, pelaksana, dan pendukung harus dapat mempercepat dan menyempurnakan pelaksanaan reformasi birokrasi,” kata Ma’ruf.
Dalam acara ini, Wapres mengeklaim, reformasi birokrasi di Indonesia sudah berada di koridor yang tepat selama hampir 20 tahun ini. Ma’ruf bilang, hampir dua dekade reformasi birokrasi telah memberikan perubahan signifikan pada pembangunan nasional.
Namun menurut dia, penyelenggaraan reformasi birokrasi bukanlah tugas yang mudah yang dilakukan oleh pemerintah karena butuh komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan pemerintahan berjalan efisien, efektif, adaptif, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kita sudah merasakan beberapa capaian, salah satunya, seluruh instansi pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi,” kata Wapres.
Ma’ruf pun menyampaikan bahwa ada 34 provinsi dan 270 kabupaten/kota mendapat predikat RB atau Reformasi Birokrasi kategori B ke atas pada tahun 2023. Predikat ini membuktikan bahwa penyederhanaan birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik di pemerintah pusat maupun di daerah.
Selain itu, reformasi birokrasi tematik telah menunjukkan dampaknya pada penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penggunaan produk dalam negeri, serta penurunan inflasi.
“Kita juga tidak boleh melupakan upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui pembangunan MPP atau mal pelayanan publik dan MPP Digital beberapa tahun belakangan ini. Dengan pengintegrasian seluruh pelayanan publik dalam satu tempat, masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan publik,” tukasnya. (rur)
