BANTEN,PenaMerdeka – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyebutkan, dalam akselerasi menjalankan program dan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih hanya tinggal tancap gas dan seusai dilantik sudah dapat langsung bekerja optimal.
Hal itu diungkap Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta beberapa waktu lalu yang mengaku bersyukur tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah sampai tahap pengumuman hasil penetapan pasangan calon.
“Alhamdulillah sudah diumumkan DPRD hasil penetapan KPU untuk pemenang Pilkada 2024 Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten Pak Andra Soni dan Pak Dimyati. Istilahnya ini disiarkan, tinggal nanti pengukuhannya,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Bukan tanpa sebab A Damenta menyebutkan Gubernur Banten, Andra Soni dan Wakil Gubernur terpilih, Dimyati Natakusumah dalam menggenjot program pembangunan wilayah julukan Tanah Jawara itu juga sudah selaras dengan program Pemerintah Pusat.
“Program pembangunan Provinsi Banten sudah disesuaikan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,” jelasnya.
GERAK RESPONSIF TOPANG PROBLEM KLASIK
Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Terpilih, Andra Soni-Dimyati sudah mengantongi delapan (8) program unggulan dan 24 program turunan yang seusai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Diantara program dan visi-misi, ada tiga kendala utama di Banten yang wajib ditopang yakni sektor insfratruktur offline atupun online, kesehatan serta pendidikan sehingga mendorong masyarakat lebih unggul dan berdaya saing.
Untuk diketahui, APBD Provinsi Banten Tahun 2025 mencapai Rp11 triliun lebih yang terdiri dari 152 program, 330 kegiatan, 1.253 sub kegitan mandatory spending alias pengeluaran yang sudah diatur Undang-Undang.
Kemudian untuk pendidikan 33,51 persen, kesehatan 12,51 persen, dan infrastruktur sebesar 40,53 persen, serta belanja pegawai 19,8 persen.
Dalam gerak merealisasikan program dengan anggaran yang sudah diketok itu pun dinilai perlu selaras ditopang sumber daya manusia (SDM) kompeten pada tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebelumnya juga secara umum sempat membeberkan reformasi birokrasi di Indonesia kerap menemui sandungan tidak sedikit, menjadi persoalan klasik pemerintah.
Alhasil, mesin birokrasi di daerah atau bahkan di pusat pun tidak berjalan sesuai harapan. Lantas dalam rilisnya juga mengungkap soal isu korupsi yang ternyata tetap jadi problem utama, rupanya tidak jarang ditemukan di daerah.
Catatan BRIN juga menyebutkan, budaya kerja birokrasi masih terlihat kaku terhadap perubahan lantaran bisa jadi faktor minim attitude. Meritokrasi birokrasi yang diharapkan mampu berlari kencang hasilnya belum bisa diwujudkan maksimal.
DEWAN ‘PEDE’ ANDRA SONI GENJOT PEMBANGUNAN OPTIMAL
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Fahmi Hakim meyakini, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2025-2030 itu dapat mengoptimalisasikan pembangunan.
Hal itu dikatakannya usai rapat paripurna pengumuman penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih melalui rapat paripurna istimewa yang digelar pada Kamis 16 Januari 2025.
“Kita pahami betul pak gubernur terpilih ini (Andra Soni) adalah ketua DPRD Banten 2019-2024. Saya kira beliau sangat responsif terhadap bagaimana mengoptimalkan kebersamaan dan merangkum demi membangun Provinsi Banten,” ucapnya.
Politisi Golkar ini berharap, pasangan Andra Soni-Dimyati kedepan akan dapat bersinergi dengan DPRD Banten serta stakeholder terkait lainnya dalam proses pembangunan wilayah berjuluk sejuta santri tersebut.
DPRD Banten sendiri juga sudahmenyampaikannya hasil pengumuman penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih ke Presiden Prabowo Subianto melalui Kemendagri.
JALANKAN VISI-MISI ANDRA SONI-DIMYATI
Terkini Pemprov Banten juga ‘bersiap’ menjalankan visi dan misi Andra Soni-Dimyati dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp144.768.060.000 yakni untuk pendidikan gratis di sekolah swasta untuk peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026.
Program tersebut akan diberikan selama enam bulan atau semester pertama kepada setidaknya 67.963 peserta didik baru tingkat SMA, SMK, Skh, dan MA swasta di jenjang kelas X.
Dimana, alokasi anggaran dibagi dua kategori wilayah yaitu Tangerang Raya yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel senilai Rp110.871.800.000. Dan, Seragon yang terdiri dari Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Lebak dan Pandeglang sebanyak Rp33.896.250.000.
“Angka ini masih belum dilakukan rekonsiliasi Kembali, karena ada kan sekolah swasta yang masih mau mungut iuran dari orang tua siswa. Ini gak boleh redaned kalau sudah dapet dari ktia gak boleh mungut lagi sekolah itu,” ucap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, ditemui di Kantor Gubernur Banten, Senin (13/01/2025).
Rina mengatakan, anggaran itu tepatnya diserahkan kepada pihak sekolah di bulan Juli 2025 sesuai momentum penerimaan peserta didik baru dengan rincian tarif persiswa perbulan berbeda-beda, namun mekanisme pembiayaan itu dilaksanakan di depan maupun di belakang sesuai hasil keputusan resmi nantinya.
MENANTI PELANTIKAN, ANDRA SONI TANCAP GAS PROGRAM BERDAMPAK LANGSUNG
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih Andra Soni-Dimyati kini tinggal menunggu waktu pelantikan saja yang sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menyepakati jadwal pelantikan.
Hasilnya, pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) hasil Pilkada 2024 disepakati bakal berlangsung pada Kamis (6/2/2025) mendatang.
Kepala daerah terpilih tak bersengketa yang akan dilantik presiden itu sudah ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih oleh KPU daerah dan sudah diusulkan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.
Pelantikan tersebut akan dilakukan langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Sedianya, terdapat 21 gubernur dan wakil gubernur terpilih, tanpa sengkeat hasil pilkada di MK. Kemudian, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil wali kota juga tak mengajukan sengketa.
Termasuk, pasangan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati dengan program prioritasnya saat 100 hari kerja memimpin tentu dinantikan masyrakat, dan wilayah tersebut juga tak ayal dihadapkan berbagai tantangan serta sekelumit persoalan kompleks.
Menjawab hal tersebut, Andra Soni menyatakan, dirinya bakal ‘tancap gas’ mengoptimalkan dahulu apa yang sudah disusun DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hari ini dalam eksekusi kedepan yang kemudian langsung berdampak ke masyarakat.
Salah satunya juga, program unggulan Andra Soni yakni sekolah gratis yang sudah siap dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2025. Dimana, program itu linier dengan program Asta cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan Sumber Daya Masyarakat (SDM) sektor pendidikan.
Sebab politisi Gerindra itu menyebutkan, investasi paling penting untuk masyarakat adalah memajukan sektor pendidikan yang merupakan hak dasar menjadi kebutuhan absolut lantaran Undang-undang juga mengamanatkan. Sehingga harus gerak cepat (gercep) merealisasikan.
Dia juga menyebut, realisasi sekolah gratis swasta dan negeri harus ditopang dengan mutu pendidikan yang berkualitas. Sarana prasarana atau juga sumber daya pengajar harus dipacu lagi secara kualitas. Sehingga lulusan baik di tingkat SMA, SMK atau MA mampu berdaya saing pada hingga kancah Internasional.
“Yang pasti saya akan mengoptimalkan yang sudah disusun kawan-kawan DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten hari ini dalam eksekusi kedepan yang kemudian langsung berdampak ke masyarakat. Sekolah gratis kita akan laksanakan di tahun ajaran baru, dan kita juga memikirkan tentang kemiskinan ekstrem,” ucapnya kepada PenaMerdeka.com beberapa waktu lalu.
Andra merincikan, pada tahun 2023 lalu angka kemiskinan ekstrem di Banten diatas 1 persen, dan di tahun 2024 kemarin sudah turun namun jumlahnya terhitung masih besar di angka sekitar 79 ribu. Dengan begitu, ia akan melakukan upaya-upaya.
“Ada tiga hal yang akan kita upayakan, pertama adalah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal itu juga menyasar kepada anak-anak terlantar, disabilitas terlantar, dan orang tua terlantar,” tegasnya.
WUJUDKAN BANTEN MAJU AMANAH
Selain itu, Andra menyebutkan akan membantu masyarakat yang sudah mempunyai embrio berusaha dengan bantuan ekonomi produktif, yang betul-betul akan dikawal sehingga berdampak langsung kepada masyarakat.
“Itu harus dilanjutkan karena ada mandatori-mandatori sebelumnya. Makanya saya tidak perlu membuat tim khusus transisi yang justru akan menjadi bias, karena kan sudah ada,” katanya.
Andra menegaskan kembali, karena tugas Gubernur Banten nanti harus menjadi pelayan, tidak mengkhianati rakyatnya dengan pola pemerintahan yang korup.
“Aparatur itu pelayan yang harus melayani, pejabat jangan berbisnis program dari APBD. Karena dana itu dianggarkan murni untuk program rakyat, InsyaAllah saya akan menjalankan amanat rakyat. Bangun pemerintahan yang tidak korup sehingga anggaran pemerintah provinsi terserap dan tepat sasaran untuk rakyat,” jelasnya.
“Namun, kita hanya meminta kepada teman-teman ASN, pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) fokus dalam memaksimalkan peran dan berkolaborasi juga untuk menunjang program pemerintah pusat,” sambungnya.
Andra menegaskan, Banten juga harus bisa menerima program pemerintah pusat, dan membantu melaksanakannya. Sehingga dengan begitu, akselerasi pembangunan di Provinsi Banten dapat berjalan dengan maksimal.
“Alhamdulillah APBD Provinsi Banten jauh diatas 31 pesen, ditambah lagi untuk sekolah gratis, dan infrastruktur tidak boleh kurang dari 40 persen dari total APBD, dan kita sudah masuk ke sana. Tapi soal infrastruktur tidak semuanya jalan, salah satunya pembangunan sarana dan prasarana sekolah, bangun ruang kelas baru, unit sekolah baru, dan banyak lainnya demi pembangunan yang merata,” paparnya.
Berbatasan langsung dengan Jakarta, Banten yang mencakup wilayah seluas 9.662,92 km² itu membuat Andra Soni tertantang agar lebih mengoptimalkan APBD yang sudah dialokasikan untuk infrastruktur dan berbagainya.
“Tanggung jawab jalan kewenangan Provinsi Banten InsyaAllah gubernur sebelumnya telah menyelesaikannya, dan kita akan merawatnya,” tegasnya.
“Tapi tidak hanya disitu, kita harus bisa membantu daerah-daerah yang fisikalnya rendah seperti Lebak, dan Pandeglang. Bagaimana nanti tanggung jawab mereka kita support juga selain dari pusat,” tukasnya. (red)
