JAKARTA,PenaMerdeka – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menyebutkan, birokrasi Indonesia harus terus menyesuaikan diri terhadap tren dan dinamika global.
Hal itu katanya, untuk perjalanan mencapai visi Indonesia Emas yang bakal dihadapkan megatren global yang membentuk wajah dunia, seperti perubahan iklim, persaingan sumber daya alam, urbanisasi global, pemanfaatan luar angkasa, dan disrupsi teknologi.
“Birokrasi Indonesia harus lincah, berpikir jauh ke depan, tapi juga siap untuk meninjau ulang kebijakannya,” ucap Rini dalam keterangan resminya, Rabu (19/11/2025).
“Tidak hanya itu, aparatur sipil negara (ASN) ke depan juga harus mampu berpikir lintas batas, mengambil keputusan berbasis bukti, dan bekerja dengan dukungan big data yang terintegrasi,” sambungnya.
Pernyataan itu disampaikan Rini dalam kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama pengampu sasaran dan agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029 di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Saat ini, Indonesia memasuki fase baru Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045, fase yang akan menentukan keberhasilan Indonesia menjadi negara maju, inovatif, dan berdaya saing global.
Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045 akan menjadi instrumen strategis pembangunan nasional yang menentukan kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan secara cepat, responsif, dan berdampak bagi masyarakat
Selama dua dekade terakhir, perjalanan reformasi birokrasi telah memberikan fondasi penting, seperti penyederhanaan struktur organisasi, transformasi jabatan fungsional, penguatan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), konsolidasi pelayanan publik.
Serta juga melakukan peningkatan kapasitas digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini telah diimplementasikan dengan baik di 91 persen kementerian/lembaga.
Menurut Rini, capaian tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar wacana, melainkan investasi strategis yang memberikan manfaat nyata.
“Namun, memasuki fase Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045, kita harus bergerak dari business as usual menuju transformative governance yang berorientasi pada integrasi lintas sektor, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.
Dengan demikian, Rini mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen, berkolaborasi, dan terlibat aktif dalam upaya reformasi birokrasi Indonesia ke depan.
“Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” tukasnya.
