KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang mengoptimalkan sosialisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk mendorong pencapaian target penerimaan daerah sebesar Rp 660 miliar pada 2026.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Sinergitas Opsen PKB dan BBNKB yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Cipondoh, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini melibatkan para ketua RT dan RW sebagai penghubung informasi pemerintah dengan masyarakat.
Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibhawa mengungkapkan, hingga triwulan III 2026, realisasi penerimaan opsen PKB telah mencapai sekitar 76 hingga 77 persen dari target. Sementara itu, realisasi BBNKB berada di kisaran 63 persen.
Menurut Kiki, capaian tersebut masih sejalan dengan pola penerimaan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, Bapenda akan mengoptimalkan upaya pada triwulan IV, terutama melalui penyebarluasan informasi mengenai program diskon pajak yang diperpanjang hingga Desember 2026.
“Di sisa waktu yang tinggal dua bulan ini, para ketua RT dan RW diharapkan bisa menyampaikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan program diskon. Mudah-mudahan dengan diskon itu masyarakat semakin tertarik untuk membayar PKB dan BBNKB,” ujarnya.
Kiki menjelaskan, target penerimaan opsen PKB dan BBNKB merupakan target yang ditetapkan pemerintah provinsi. Dalam hal ini, Bapenda Kota Tangerang berupaya membantu pencapaiannya melalui sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai unsur masyarakat.
Walikota Tangerang, Sachrudin yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, berharap sosialisasi dapat diteruskan oleh para ketua RT dan RW sehingga manfaat kebijakan diskon pajak benar-benar diketahui masyarakat.
Ia mengajak warga memanfaatkan perpanjangan diskon pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga akhir 2026.
“Mudah-mudahan melalui sosialisasi ini dapat ditindaklanjuti dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ada informasi bahwa diskon PBB dan PKB diperpanjang sampai akhir tahun 2026. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” kata Sachrudin.
Selain mendorong kepatuhan membayar pajak, Sachrudin juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar menjaga kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan layanan yang telah digratiskan tidak boleh kembali dipungut biaya oleh petugas.
“Saya terus mendorong para pegawai Pemerintah Kota Tangerang untuk memberikan pelayanan terbaik, karena kita memang pelayan masyarakat. Banyak pelayanan yang sudah kita gratiskan dan tidak boleh dipungut biaya lagi,” tegasnya.
Melalui sinergi pemerintah daerah, RT/RW, dan masyarakat, Bapenda Kota Tangerang berharap penyampaian informasi mengenai kewajiban serta keringanan pajak dapat menjangkau lebih luas. Optimalisasi penerimaan tersebut diharapkan turut mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tangerang.
