Jelang Pilkada Jokowi kerap Blusukan ke Banten, Ada Apa?
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belakangan kerap menyambangi Provinsi Banten. Tetapi sejumlah pihak menanyakan perihal kedatangan Jokowi ke Banten menjelang Pilkada yang dilaksanakan 2017 mendatang.
Agenda kerjanya pada Minggu (11/9/2016) kali ini melaksanakan sejumlah sosialisasi program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten termasuk akan melaksanakan salat Idul Adha di provinsi pecahan Jawa Barat ini.
Menurut Ahmad Luthfi, Direktur Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Presiden Jokowi sejak ia menjadi Walikota Solo memang kerap blusukan menyelesaikan program-programnya. Tetapi jadi aneh juga ketika ia belakangan kerap menyambangi Provinsi Banten.
“Apalagi Rano Karno disebut sebut salahsatu bakal calon gubernur Banten yang juga tercatat sama-sama kader PDIP. Kalau selaras dengan itikad program pembangunan saya mengapresiasi, tapi jika tidak, ternyata kedatangannya ada indikasi muatan politis kita perlu pertanyakan,” kata M. Luthfi.
Bukan tanpa pasal kami mempertanyakan persoalan ini, masyarakat Banten juga sudah tahu jika pada Febuary 2017 mendatang ada pesta demokrasi, yakni pemilihan gubenur (Pilgub). Elektabilitas dan jabatan Jokowi sangat berpotensi bisa membawa opini masyarakat ke salahsatu bakal calon yang notabene Rano Karno sebagai incumbent.
“Memang yang mengusik saya adalah kenapa Jokowi harus turun ke Banten, apakah program di bawah gubernur tidak mantap dan mengena sehingga Jokowi penasaran harus turun ke Banten. Pasalnya masih banyak persoalan di Indonesia yang harus dikerjakan Jokowi,” ungkap Luthfi.
Selain itu yang perlu dikritisi adalah apakah dalam kesempatan acara tersebut menggunakan fasilitas Negara. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Masyarakat kita sedang belajar berdemokrasi pasca diaturnya soal memilih kepala daerah secara langsung.
“Rano Karno saya sarankan kedepan harus hati-hati, karena dalam aturan yang tercantun dalam UU RI Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 seorang Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, Bupati atau Wakil Bupati dilarang untuk menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salahsatu pasangan calon baik di daerahnya atau di wilayah lain,” tegasnya.
Dan Jokowi juga menurut Luthfi sebagai Presiden harus menjadi soko guru tentang cara berdemokrasi yang baik kepada masyarakat Indonesia.
“Begitu juga dengan calon-calon lain, di era sekarang ini Banten harus banyak berubah. Setelah berpisah dengan Jawa Barat menurut saya belum ada prestasi yang signifikan untuk kemajuan masyarakat Banten. Ayoo kepada calon calon yang akan ikut tunjukan demokrasi ini dengan fair,” tandasnya menjelaskan. (wahyudi)