Pemda Sambut Revisi Regulasi Angkutan Online

JAKARTA, PenaMerdeka – Polemik angkutan berbasis online yang terjadi di beberapa daerah mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevisi PM 32/2016. Revisi ini diharapkan bisa menjadi jawaban konflik transportasi.

Proses revisi Peraturan Menteri (PM) Nomor 32 Tahun 2016 mengenai taksi online, dilakukan Kementerian Perhubungan dengan mengumpulkan semua Kepala Dinas Perhubungan di Indonesia, Selasa (14/3). Pertemuan resmi ini menjadi program sosialisasi terhadap kajian revisi yang sudah dua kali melewati masa uji publik.

Uji publik sendiri dilakukan sabagai tahapan sebelum ditetapkannya regulasi. Untuk hal ini, Pemerintah meminta masukan dari berbagai lapisan masyarakat, agar selanjutnya dibahas bersama dan dijadikan bahan dalam penyempurnaan regulasi.

Dalam siaran persnya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto mengatakan “Kami telah membentuk tim dengan melibatkan praktisi akademisi, pakar transportasi, dan kebijakan publik untuk melakukan kajian terhadap PM 32 Tahun 2016. Hasil kajiannya, tim merekomendasikan untuk dilakukan revisi,” ucap Pudji Hartanto yang dikutip dari laman Kompas.

Secara umum, lanjut Pudji hasil uji publik yang telah dilaksanakan pada 17 Februari 2017 di Jakarta dan 10 Maret 2017 di Makassar, sudah dapat diterima oleh sebagain besar secara substansi. Dengan begitu hanya tinggal menunggu proses penerapannya saja.

“Seluruh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dapat kembali mensosialisasikan agar dapat berperan secara maksimal dalam penyelesaian permasalahan angkutan di masing-masing wilayahnya,” jelasnya.

Bukan hanya para Kepala Dinas Perhubungan saja, untuk menciptakan suasana yang kondusif, Royke Lumowa Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Korlantas juga menyampaikan siap menindak tegas setiap provokator di media sosial yang memicu gesekan di masyarakat.

Ada 11 pokok penyempurnaan terhadap revisi PM 32 2016, yakni jenis angkutan sewa, kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah kendaraan angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala/KIR, pool, bengkel, pajak, akses dashboard, dan sanksi. (penamas/dbs)

Click To Comments