Begini Visi Cawalkot Tangerang Hudaya Latuconsina Tanggapi Kisruh PPDB

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Hudaya Latuconsina, ketika disinggung soal perkembangan dunia pendidikan di Kota Tangerang menyebut ada sejumlah masalah. Maka itu setiap visi Cawalkot Tangerang 2018 harus cerdas dan mampu menyelesaikan masalah.

Contoh teranyar adalah soal PPDB tingkat SMP Negeri, kalau tidak mau mendapat penolakan dari masyarakat menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten sejatinya Kepala Daerah bisa beragumentasi, tidak langsung menerima keputusan dari pusat.

Seperti diketahui, raport PPDB tingkat SMP Negeri 2017 secara nasional tercatat mendapat protes masyarakat. Dan belakangan di Kota Tangerang buntut dari kebijakan tersebut malah kisruh lantaran secara peraturan banyak disebut tidak relevan dengan kondisi daerah.

“Walikota Tangerang bisa memberikan argumen kondisi daerahnya. Kalkulasi dahulu jumlah sekolah SMP Negeri dan minat masyarakatnya juga,” kata Hudaya ketika ditanya PenaMerdeka.com soal visi Cawalkot Tangerang antisipasi persoalan PPDB yang belakangan dikeluhkan masyarakat.

Ia menegaskan, jika sistem PPDB mengacu kepada zonasi, di setiap daerah atau tingkat kecamatan belum merata soal ketersediaan SMP Negerinya. Program ini tidak akan bisa dijalankan. Dalam satu kecamatan belum mempunyai SMP Negeri, imbasnya adalah dengan sendirinya siswa berprestasi tereliminasi.

Begitu pula kata pria yang kini menjabat Kepala Bappeda Banten kita harus merinci soal jumlah siswa yang akan lulus SD dan yang akan masuk ke SMP.

Ini harus kita petakan lebih dahulu, harus dikalkulasi sehingga kita bakal mudah memprediksi daya tampung siswa tahun ajaran baru.

“Itu kan hanya permasalahan teknis saja, tidak sulit kita melakukannya. Kalau memang bermasalah, contohnya dalam kasus PPDB ini kan tidak susah kita minta maaf kepada masyarakat supaya mereka masih bisa tersenyum. Apalagi dalam ketentuan hak otonomi daerah walikota mempunyai kewenangan,” ucapnya menegaskan.

Maka itu yang harus diperhatikan juga adalah soal kemampuan dan visi Cawalkot Tangerang yang harus pandai melakukan komunikasi. Terkait PPDB kata Hudaya tinggal dikomunikasikan saja dengan kementrian terkait. Berikan data terkait jumlah sekolah dan siswa yang akan lulus dan daya tampung.

“Kedepan kita tetap membangun sekolah baru. Kalau sudah relevan dengan kondisi daya tampung dan minat siswa ke SMP Negeri baru kita bisa ikuti intruksi pemerintah pusat. Sekali lagi bukan berarti kita tidak mentaati program pusat,” katanya menegaskan.

Kata Hudaya, visi Cawalkot Tangerang 2018 kedepan memang harus mengedepankan kemajuan pendidikan. Karena peradaban yang baik muncul ketika masyarakatnya sudah cerdas.

Sekarang ini jika dilihat dari pengalaman sebelumnya bahwa daya tampung dalam rombongan belajar yang harus dimaksimalkan 38 atau 40 /kelas juga tidak bisa diandalkan.

Buktinya adalah ketika siswa SD akan masuk ke SMP ungulan, begitu juga saat murid SMA akan masuk ke Perguruan Tinggi atau Universitas Negeri, mereka masih tetap mengandalkan bimbingan belajar (Bimbel).

“Artinya masih ada persoalan terkait pendidikan di Kota Tangerang kalau dilihat dari kasus tersebut. Solusinya selain meningkatkan taraf gaji maka SDM guru juga harus ditingkatkan supaya siswa bisa cerdas karena sudah menerima materi pembelajaran yang bagus. Berbarengan dengan itu karena ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat, tentunya program dan visi Cawalkot Tangerang dalam Pilkada Kota Tangerang 2018 mendatang harus bisa menguatkan sarana prasarana juga,” tandas Hudaya. (yuyu)