Soal Laut Natuna Utara, kata Pengamat Jokowi tak Ciut Hadapi China
JAKARTA,PenaMerdeka – Pemerintah Republik Indonesia diyakini tidak akan gentar menghadapi tekanan Republik Rakyat China (RRC) terkait penamaan wilayah laut Natuna Utara pada Juli 2017 lalu.
Pekan lalu, tepatnya tanggal 25 Agustus 2017, Kementerian Luar Negeri RRC di Beijing melayangkan surat ke Kemenlu RI mendesak Indonesia membatalkan penamaan Laut Natuna Utara pada di kawasan laut NKRI.
Menurut China, manuver Indonesia dengan menamakan kawasan Natuna Utara disebutkan bisa memperumit perdamaian sengketa serta stabilitas di perairan itu.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, dalam keterangan rilisnya kepada PenaMerdeka.com pada Minggu (3/09/2017) mengatakan wajar saja China mengajukan protes.
Sebab kata Teguh beralasan, China khawatir kehilangan privilege atau keistimewaan yang mereka dapat selama ini dari penggunaan nama Laut China Selatan.
Tanpa disadari saat ini muncul anggapan yang meluas di tengah masyarakat internasional bahwa RRC memiliki pengaruh dan mendominasi, bahkan seolah berdaulat atas semua wilayah perairan di kawasan ini.
“Padahal, wilayah perairan China hanya sampai pada batas-batas laut teritorinya yang diakui hukum internasional. Di sisi lain Indonesia juga memiliki wilayah laut teritori sendiri, dan karenanya punya hak untuk memberikan nama pada wilayah laut Indonesia yakni memberikan nama Laut Natuna Utara,” ucap teguh.
Lebih jauh dia mengatakan bahwa penggunaan nama tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum internasional, dan untuk jangka panjang dibutuhkan demi menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.
“Saya sudah pernah sampaikan, keputusan Indonesia ini adalah ekspresi dari komitmen kuat Indonesia membina keamanan dan stabilitas kawasan. Wajar apabila RRC protes. Tapi ini protes yang lucu,” ujarnya menegaskan
Pengajar studi konflik dan kawasan Asia Timur itu mengatakan, dirinya yakin Presiden Joko Widodo dan Kemenko Kemaritiman sejak zaman Rizal Ramli hingga Luhut B Panjaitan telah mengkaji dengan sangat serius perubahan nama laut Natuna Utara.
“Bagi Pak Jokowi, kemaritiman adalah isu sentral dan materi utama pembangunan nasional.”
Teguh menambahkan bahwa Penamaan Natuna Utara membangkitkan semangat dan menumbuhkan kepercayaan bahwa pemerintah memiliki strategi yang solid untuk menjaga kedaulatan.
“Saya yakin Pak Jokowi tidak akan gentar menghadapi tekanan China untuk urusan harus merubah sikap mengganti nama Laut Natuna Utra” tandasnya meyakinkan. (yuyu)