Gelar Reses, Andra : Warga Berhak Minta Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

pelayanan kesehatan b

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Menjawab soal pelayanan kesehatan dan pendidikan, Andra Soni Anggota DPRD Banten menyebut hal itu sejatinya memang hak masyarakat, dan bisa digunakan secara maksimal.

”Yang terpenting kita juga dapat melengkapi syarat yang ditentukan. Sepanjang bisa dipenuhi syaratnya dan mau ditempatkan di kelas III kita berhak mendapat pelayanan itu,” ucap Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Banten ini saat menggelar reses di Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Kamis (9/10/2017).

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Tangerang memang sudah sejak lama menggratiskan soal pelayanan kesehatan. Hanya saja sekarang ini ada kebijakan baru dimana masyarakat harus menggunakan BPJS.

Apalagi saat ini berbarengan dengan kepemimpinan Gubernur Baru, Pemerintah Provinsi Banten juga telah mengintruksikan kepada rumah sakit swasta supaya tanpa pandang bulu memberi hak kesehatan kepada masyarakat Banten.

Jadi kalau masyarakat mendapat keluhan sakit selain bisa mendatangi di rumah sakit milik pemerintah, tetapi kita juga bisa mendatangi rumah sakit swasta.

“Soal perbaikan pelayanan kesehatan, kami juga di DPRD Banten kerap melakukan koordinasi dengan BPJS. Intinya semua rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Kalaupun misalkan ada penolakan lantaran alasan kamar penuh, dalam aturannya mereka harus mencari kamar kosong di rumah sakit lain,” ucap Andra yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Banten menjawab soal keluhan sejumlah pertanyaan terkait pelayanan pemerintah.

Sekarang ini jumlah Puskesmas di Kota Tangerang juga sudah bertambah. Dan sejumlah Puskesmas bahkan sudah ada yang bisa juga melayani pasien rawat inap.

Soal pelayanan kesehatan dan pendidikan kata Andra memang menjadi fokus pemerintah saat ini. Fraksi Partai Gerindra di DPRD Banten dan Kota Tangerang setiap kali usai masa reses akan membawa aspirasi masyarakat ke Pemkot dan Pemrov Banten. Dan kami mendorong adanya perbaikan dasar masyarakat tersebut.

Maka itu soal keluhan pelayanan kesehatan serta pendidikan dalam reses ini Andra juga menyampaikan soal akan dibangunnya gedung SMK/SMA sederajat yang akan dilaksanakan Pemprov Banten.

“Setelah diterapkannya UU Nomor 23/2014 Tentang Pemda. Pengelolaan SMA SMK sudah dipegang Pemprov Banten. Memang ada kendala dalam administrasi sehingga ada kewajiban gaji dan Bosda dari Pemprov ke Pemkot yang terhambat,” ucap Andra.

Tapi bukan karena Pemprov tidak mengantongi kas daerah. Hanya masalah administrasi saja yang nanti pasti bisa diselesaikan sehingga siswa SMA SMA dapat hak gratis lagi.

Lebih jauh ia menuturkan, terkait masalah pelayanan kesehatan dan pendidikan intinya memang hak kita sebagai warga negara. Jadi jangan ragu untuk meminta dan mempertanyakan kebijakan ini karena sudah diatur dalam Undang-undang kesehatan dan pendidikan.

“Apalagi pendapatan negara dan pemerintah daerah kan ada dari partisipasi kita dalam membayar pajak. Maka itu jangan malas juga kita untuk membayar pajak,” tandas Andra. (deden)

 

Disarankan
Click To Comments