Tampil Beda Berani Mengupas Tuntas

Penertiban Pengusaha Hiburan, Satpol PP Bekasi : Tepat Pakai Peraturan Lain

0

KABUPATEN BEKASI,Pena Merdeka – Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, tetap akan menindak pengusaha hiburan yang menyalahi Peraturan Derah (Perda). Hanya saja, pelaksanannya kini tidak menggunakan produk Perda Kepariwisataan, lantaran untuk sekarang dianggap belum memenuhi syarat sebagai peraturan.

Dikabarkan sebelumnya, bahwa Pemkab Bekasi telah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan. Dalam Pasal 47, poin 1, huruf (a) sampai dengan huruf (h) adanya Perda tersebut melarang adanya Discotik, Bar, Panti Pijat, Live Music dan segala jenis usaha yang dianggap berbau prostitusi.

“Perda Parawisata tidak dapat diberlakukan. Karena secara ketentuan yang tercantum pada pasal 47 belum kuat untuk menindak pengusaha hiburan,” kata Kepala Satuan Polisi (Kasatpol) PP Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor, kepada PenaMerdeka.com, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, terkait dengan penertiban tempat hiburan tetap terlaksana dengan menggunakan Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pasalnya, usaha penegakan kalau menggunakan Perda Kepariwisataan tidak akan tercapai. Maka itu langkah yang sudah diambil pihaknya kata dia, dua pekan lalu telah melakukan pendataan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) kepada pengusaha tempat hiburan.

Ia menambahkan, dalam upaya penegakan Perda Kepariwisataan kepada pengusaha hiburan masih terbilang abu-abu dan masih harus ada kajian lagi untuk menerapkannya. Selain itu, tempat hiburan malam sudah ada sejak tahun 1990 an.

“Sedangkan di Perda Nomor 3 Tahun 2016 terhitung baru saja ditetapkan. Harus jelas dahulu,” imbuhnya.

“Ada sebanyak 94 pengusaha dari 135 tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Bekasi. Pasalnya yang dimiliki pengusaha tidak lengkap hanya dari pihak kelurahan atau kecamatan,” ujarnya.

Sedangkan untuk sisanya, kata Kasatpol, belum dilakukan pendataan ulang. Hal ini, dikarenakan masih ditemukannya sejumlah permasalahan.

Namun, dalam hal ini bentuk usaha yang dikantongi tempat hiburan hanya izin restoran. Tempat karaoke hanya sebagai fasilitas. Itu sudah melakukan konfirmasi ulang saat dilakukan pendataan kepada pengusaha hiburan. (Ewwy/ers)