Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Pencegahan Terorisme, Hadi: TNI Minta Dilibatkan

0 50

JAKARTA,PenaMerdeka – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta agar pihaknya ikut serta dilibatkan dalam menanggulangi tindak pidana terhadap terorisme. Karna, ia mengatakan TNI mempunyai kemampuan dalam menghadapi aksi-aksi teror. 

“Usulan untuk menyertakan peran TNI dalam RUU Antiterorisme berangkat dari tugas pokok TNI untuk menjaga kedaulatan negara dan menjamin keamanan bangsa, yaitu operasi militer selain perang (OMSP),” ungkapnya seusai menutup Rapim TNI 2018 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Hadi sudah mengirimkan usulan soal rumusan ini dalam penanggulangan tindak terorisme ke DPR, karena TNI dinilai mempunyai kemampuan dalam masalah tersebut.

“Kaitannya adalah mengenai tugas pokok ini, TNI juga memiliki kemampuan itu dari tiga matra, darat, laut maupun udara,” tungkasnya.

Menurutnya, TNI mempunyai kewajiban dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Tak hanya itu, sebagai penindak dan pemulih tentunya TNI berkewajiban untuk penanggulangan teroris. Dalam usulan itu pihaknya memohon dalam RUU perubahan UU Nomor 15/2003 tentang tindak pidana terkait ini yang berjudul Perbantuan Tindak Pidana Terorisme diganti menjadi Penanggulangan Aksi Terorisme dan memasukkan satu pasal untuk mementingkan tugas dan peran TNI.

“Itu hanya bersifat permohonan TNI agar dapat dimasukkan sehingga bisa dibahas,” kata Hadi.

Hadi membantah RUU itu akan tumpang tindih dengan Polri. Menurutnya, TNI dan Polri sama-sama mempunyai kewajiban dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain minta perubahan judul, Panglima TNI menyampaikan satu draf pasal yang memberikan TNI amanat untuk melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan. Satu pasal diajukan adalah Pasal 43 h yang terdiri atas tiga ayat. Hadi menyebutkan, pada ayat 1 tugas TNI dalam mengatasi aksi tersebut merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

Ayat 2, dalam mengatasi aksi itu sebagai mana dimaksud pada ayat pertama dilakukan untuk pencegahan, penindakan, dan pemulihan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan atau kementerian/lembaga terkait.

Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan untuk mengatasi aksi terorisme sebagai mana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan presiden. (redaksi)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...