DPR RI Diminta Prioritaskan RUU  Pengendalian Obat dan Makanan

JAKARTA,PenaMerdeka – DPR RI diminta segera memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengendalian Obat dan Makanan (POM) yang sempat diajukan pemerintah beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat jaminan kepastian hukum jika ada pelanggaran aturan atas produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia. 

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Riant Nugroho mengungkapkan, dengan adanya UU POM untuk memberikan kewenangan secara full spectrum kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sehingga bisa melakukan pengawasan sejak dari hulu (Registrasi hingga pasca produksi) hingga ke hilir (post market).

“Saat ini BPOM tidak punya kewenangan memberikan sanksi seperti penutupan pabrik, apabila ditemukan pelanggaran atas izin produk tertentu. Karena kewenangan penutupan pabrik ada pada Kementerian Kesehatan,” tegasnya kepada wartawan, Senin (5/2/2018).

Karena, persoalan ini selain bahan baku produksi, aspek keagamaan seperti halal atau tidak yang berada di bawah MUI atau Kementerian Agama dianggap perlu sangat diperhatikan. BPOM saat ini hanya bertindak sebagai pengawas saja, bukan sebagai pengendali.

Dengan adanya UU Pengendalian Obat dan Makanan nantinya, maka Kementerian Kesehatan hanya bertindak sebagai regulator dan BPOM sebagai operator yang mengendalikan peredaran halayaknya di masyarakat.

Seperti diketahui, selama ini yang mengeluarkan izin peredaran produk kesehatan adalah Kementerian Kesehatan. Sedangkan, pengawasannya berada di bawah tangan kewenangan BPOM.

“Sehingga BPOM sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menutup pabrik produk tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, sudah beredar viral surat dari Balai Besar POM di Mataram kepada Balai POM di Palangka Raya tentang Hasil Pengujian Sampel Uji Rujuk Suplemen Makanan Viostin DS dan Enzyplex tablet.

Setelah BPOM turun tangan, terungkap bahwa sampel produk yang tertera di surat itu adalah Viostin DS produksi PT Pharos Indonesia dengan nomor izin edar (NIE) POM SD.051523771 nomor bets BN C6K994H, dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories dengan NIE DBL7214704016A1 nomor bets 16185101.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap produk di pasaran (post-market vigilance) melalui pengambilan contoh dan pengujian terhadap parameter DNA babi, dan ditemukan bahwa produk di atas terbukti positif mengandung DNA Babi.

Badan Pengendalian Obat dan Masyarakat ini akhirnya sudah menginstruksikan PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories untuk menghentikan produksinnya dan/atau distribusi produk dengan nomor bets tersebut. (deden)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Disarankan
Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah