Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Tigaraksa Dituding Tertutup, Ada Apa?

KABUPATEN TANGERANG,PenaMerdeka – Pihak Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, terkait dengan pengelolaan keuangan yang notabene berasal dari Negara dinilai tidak transparan.

Yusman Nur, pemerhati kebijakan publik yang juga warga Bantar Panjang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang menyebut bahwa secara filosofis, penggunaan dan pengelolaan uang negara di daerah sejatinya untuk kesejahteraan masyarakat.

Seperti dalam bentuk pembiyaan pegawai, pejabat, program, kegiatan dan kebutuhan yang lainnya.

“Harus terbuka, termasuk penggunaan dan pengelolaan keuangan negara khususnya di Kecamatan Tigaraksa ini,” kata Yusman kepada penamerdeka.com, Selasa (27/2/2018).

Pasalnya, sebelumnya kata Yusman, pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu sejumlah informasi yang dimintanya tentang pagu anggaran, rencana kerja pembangunan, rencana strategis pembangunan, laporan pertanggungjawaban kecamatan dan sebagainya tidak bisa diberikan pihak Kecamatan Tigaraksa hingga sekarang.

“Secara yuridis, bentuk semua penggunaan dan pegelolaan merupakan kewajiban berdasarkan perundang-undangan,” ucapnya.

Diantaranya UU No 1/2003 Tentang Keuangan Negara, UU No 1 /2014 Tentang Perbendaharaan Negara, UU 23/2014 Tentang Pemda, UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP-58-2005 Tentang Keuangan Daerah.

“Dan Permendagri 21-2011 perubahan kedua pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan sejumlah peraturan lainnya,” ucap Yusman.

Sebab uang negara merupakan milik masyarakat, maka kata Yusman, masyarakat harus mengetahui dan mendapatkan haknya untuk tahu (akses) soal penggunaan dan pengelolaannya.

“Artinya, Camat Tigaraksa dalam menggunakan dan mengelola keuangan negara harus terbuka dan masyarakat harus bisa mengaksesnya,” katanya menjelaskan.

Sehingga masyarakat mengetahui apa saja program dan kegiatan di kecamatan dalam rangka pembangunan. Termasuk apakah sudah terealisasi atau belum, serta hambatan-hambatan dalam proses progress pembangunan.

Namun faktanya kata Yusman beranggapan, tidak demikian, pengelolaan keuangan negara di Kecamatan Tigaraksa sangat tertutup.

Ketika hukum mewajibkan harus terbuka namun faktanya tertutup, maka pasti ada yang tidak beres. Sikap Camat Tigaraksa yang seperti ini menunjukan ada yang ingin ditutup-tutupi, ada apa?

“Ingat uang negara bukan milik pribadi Camat Tigaraksa, tapi milik masyarakat Tigaraksa. Oleh karenanya seharusnya dipublikasikan penggunaan dan pengelolaan keuangan untuk apa saja.”

Sebab menurut Yusman, yang dikhawatirkannya adalah ketika uang negara untuk kepentingan masyarakat diduga digunakan dan dikelola secara tertutup, maka akan sangat mudah untuk disalahgunakan.

“Prinsip dasarnya kan sederhana, sebagaimana menurut KPK, kalau bersih, kenapa rishi,” tegasnya.

Persoalan ini tandas Yusman masalah serius, tidak boleh ditoleransi jika ingin Kecamatan Tigaraksa maju. Selain itu, dibalik ini semua, inilah indikasi kegagalan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Khususnya dalam menata pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan. (redaksi)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Disarankan
Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah