Program Kesehatan Gratis Ditolak, Warga Banten Protes Kemenkes RI
BANTEN,PenaMerdeka – Banyak pihak menyayangkan penolakan Kemenkes terkait program Kesehatan Gratis yang digagas Pemprov Banten. Sebab disebutkan, bukan saja lantaran karena permintaan Undang-undang, tetapi hingga sekarang masih banyak warga di Banten belum tercover BPJS Kesehatan.
Seperti diketahui Pemerintah provinsi Banten pada APBD 2018 telah menyiapkan dana sekitar Rp300 miliar untuk tunjangan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu yang tak ditanggung BPJS Kesehatan.
“Kita siapkan Rp 300 miliar untuk program kesehatan gratis. Mudah-mudahan cukup, tapi kita nanti lihat perkembangannya,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Mantan Walikota Tangerang dua periode ini menambahkan, bagi warga kurang mampu, akan menggunakan dua mekanisme yakni seperti di DKI Jakarta dengan menggunakan kartu sehat.
Dan nantinya warga yang sakit langsung berobat ke rumah sakit, pembayarannya nanti bisa diklaim pihak rumah sakit ke Pemprov Banten.
“Ada dua mekanisme walaupun sebenarnya sama saja. Seperti di DKI dengan kartu sehat, atau seperti waktu saya di Kota Tangerang, jadi warga yang sakit langsung bisa berobat ke rumah sakit mana saja di Provinsi Banten, nanti kita yang bayar,” katanya.
Tetapi adanya surat yang dilayangkan dari Kemenkes RI terkait penolakan program kesehatan gratis dari Pemprov Banten mendapat reaksi keras dari sejumlah masyarakat. Karena di Banten masih sangat butuh pengobatan yang tanpa harus dikenakan biaya.
“Program kesehatan gratis harus dimaknai jernih. Karena saat mencalonkan sebagai gubernur pak WH memang melihat langsung bahwa warga Banten sangat butuh program penanganan kesehatan tanpa dipungut bayaran,” kata Sauqi Hidayat (34) warga Lebak ketika dimintai komentar, Sabtu (3/3/2018).
Apalagi kata dia, UUD 45 mengatur dan bertanggung jawab atas program pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Kesehatan gratis yang digelontorkan pasangan WH-Andika lantaran berbarengan dengan semangat otonomi daerah.
“Otonomi daerah yang notabene sebagai semangat yang pro rakyat wajib kita dukung bukan malah dikebiri atau dipinggirkan,” ucap pria yang juga berprofesi guru ini menjelaskan.
Sementara Robinan warga asal Serang juga menyebut sangat menyayangkan program yang bagus dari Pemprov Banten harus dipotong di tengah jalan.
“Sebab kita bisa saja tiba-tiba jatuh miskin kalau kita ditimpa sakit. Karena butuh biaya tinggi. Kadang harus menjual berbagai macam asset. Itupun kalau punya,” ujarnya.
Jadi yang diprogramkan pak WH, tandas Robinan, menjamin pengobatan warga banten adalah salah satu cara untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kesejahteraan Rakyat.
Sementara Rico Silalahi (41) warga Kota Tangerang menyampaikan, dahulu saat pak WH menjabat walikota ia menggagas program pengratisan biaya kesehatan.
Dan berjalan sukses karena Rico mengaku kendati bukan peranakan asli Tangerang tetapi bisa mendapatkan jaminan program kesehatan gratis.
“Kenapa ditolak Kemenkes, padahal sangat bagus. Saya merasakan sendiri waktu ibu saya terkena sakit gagal ginjal. Dirawat sampai lama tanpa dipungut biaya. Kan tahu sendiri biaya untuk perawatan Haemodelisa (cuci darah, red) sangat mahal,” tandasnya.
Seperti dikabarkan sebelumnya, Kementerian Kesehatan menolak permintaan Gubernur Banten Wahidin Halim soal mekanisme program kesehatan gratis di Provinsi Banten.
“Ya, benar (Kemenkes menolak permintaan Gubernur Banten). Provinsi Banten mau kelola jaminan kesehatan nasional (JKN) di daerahnya. Sesuai UU tidak memungkinkan,” kata Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo kepada wartawan Jumat (2/3/2019) malam. (redaksi/whd)