Ini Statmen Kepala BLHD Soal Intake PT Gajah Tunggal yang Disoal Aktivis

Liza Puspadewi, Kepala Badan lingkungan Hidup (BLH) Kota Tangerang terkait perizinan Intake (penyedotan air, red) PT. Gajah Tunggal yang dinilai aktivis lingkungan diduga telah menyalahi ketentuan menyatakan benar kalau perusahaan tersebut akan merelokasi kegiatan tersebut di lokasi baru.

Seperti diketahui, posisi Intake PT Gajah Tunggal berada di sungai Cisadane dan berada dekat pemukiman warga.

Liza mengakui lokasi Intake yang sedang dalam proses pengerjaan berada di daerah garis sempadan sungai (GSS).

“Intake PT Gajah Tunggal itu mau pindah. Dia pikir memang sebelumnya tidak perlu meminta izin lingkungan lagi. Karena, sudah punya izin yang lama, toh mungkin menurutnya cuma dipindahkan saja,” kata Liza.

Tetapi menurut Liza aturan mainnya tidak seperti itu, begitu mereka akan pindah harus bikin dahulu izin lingkungan yang baru. Makanya kita lakukan penyetopan proyek tersebut. Karena surat izin pengambilan air (Sipa) belum dikeluarkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

“Begitu Sipanya keluar baru saya akan tandatangan surat izin lingkungan tersebut,”pungkasnya.

Statmen Liza Puspita ini yang dipertanyakan oleh aktivis lingkungan. Bukan tanpa pasal karena ia menyatakan pada tanggal 31/5/2016 dinyatakannya Izin UKL-UPL belum dikeluarkan karena Sipa yang menjadi kewenangan BBWSCC juga belum dikeluarkan.

Ditanya persoalan yang berkaitan dengan Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah terlebih dahulu dikeluarkan oleh BPMPTSP, Liza Puspadewi mengaku tidak tahu menahu.

“Untuk itu (IMB, red) saya tidak tahu menahu karena bukan urusan saya. Kalau izin lingkungannya sendiri saya yang mengeluarkan, tapi kalau soal IMB nya tanyakan langsung pada pelayanan perizinan” ujarnya pada Pena merdeka Rabu (15/06/2016) lalu.

Kejanggalan ini seperti diberitakan sebelumnya yakni IMB Intake yang sudah terlebih dahulu dikeluarkan pada 14/6/2016 oleh Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang, yang ditandatangani oleh Karsidi selaku Kepala BPMPTSP.

Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2001 tentang IMB, bahwa Pengajuan Surat Permohonan IMB, wajib melengkapi dokumen administratif berupa izin lingkungan, kata Dayat salahseorang aktivis lingkungan.

Sementara itu berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan.

“Ini kan terbalik IMB dulu terbit, baru urus rekomendasi UKL/UPL, sehingga kuat dugaan proses perizinan PT Gajah Tunggal diistimewakan dan diduga melanggar PP Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan “ujar Dayat menegaskan.

Sementara sampai berita ini diturunkan, pihak PT. Gajah Tunggal dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang tidak bisa dikonfirmasi. Untuk urusan informasi Sipa tim Pena Merdeka diarahkan ke BBWSCC pusat lantaran menurut informasi petugas yang kami sambangi disebutkan bukan kewenangan daerah. (tim PM/red)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah