Menpan Kasih Sanksi Tegas Jika Randis Dibawa Mudik Lebaran

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI, Yuddi Chrisnandi menegaskan bahwa kendaraan dinas (Randis) yang diberikan dan ada di instansi pemerintah hanya boleh dipergunakan untuk keperluan kedinasan.

Randis dipakai hanya untuk keperluan pekerjaan, jadi kata Yuddy bukan dipakai untuk kepentingan mudik, jika ada oknum yang menggunakan akan diberi sangsi

“Apabila melanggar akan diberikan sanksi tegas,” ujar Yuddy Chrisnandi di depan para PNS dan Forpimda.

Yuddy menegaskan, kendaraan dinas hanya digunakan saat bertugas. Tidak diperuntukkan untuk keluarga atau pelesir. Sementara, bagi aparatur yang menjalankan tugas diperbolehkan menggunakan mobil dinas.

“Kalau dulu PNS pakai mobil dinas masih kami toleransi sanksinya hanya mendapat teguran. Tapi sekarang sanksi kami pertegas dengan penurunan pangkat atau pencopotan jabatan,” tutur Yuddy.

Selain itu, Yuddy juga menyampaikan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mengambil cuti usai libur lebaran agar pelayanan publik bisa optimal. Ini karena PNS telah mendapat libur yang cukup panjang, selama 8 hari. Libur lebaran PNS dimulai sejak 3 hingga 10 Juli, termasuk empat hari cuti bersama.

“Kami menghimbau kepada seluruh PNS, tidak ambil jatah cuti tahunan, yang digabungkan dengan cuti bersama lebaran ini,” kata Yuddy.

Menurut Yuddy apabila PNS libur dalam waktu lama, maka pelayanan publik bisa terganggu. Karena, dapat dipastikan saat masuk efektif tanggal 11 Juli, banyak warga yang membutuhkan pelayanan publik yang tertunda selama libur Lebaran.

Untuk itu Yuddy meminta kepada pejabat pembina kepegawaian, untuk tidak memberikan cuti kepada PNS yang pekerjaannya berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

“Saya minta pada gubernur, bupati/walikota untuk tidak memberikan cuti kepada pegawai di daerahnya, kecuali PNS di bagian imigrasi, bea cukai atau petugas lainnya yang saat Lebaran tetap bekerja/lembur. Ini baru boleh cuti. Ini semua agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan prima,” kata Alumni Universitas Indonesia itu.

Dalam kesempatan itu, Yuddy juga menyampaikan bahwa hasil dari kunjungannya ke sejumlah daerah masih banyak ditemukan lemahnya pengawasan terhadap disiplin dan kinerja para aparat sipil.

“Kesimpulan saya, pengawasan para pejabat pembina terhadap disiplin pegawainya masih rendah. Untuk itu, kami akan memperbaiki sistem absensi di seluruh instansi pemerintah dengan menggunakan sistem elektronik,” tandas Yuddy.