Jazuli Abdillah Selamat Idul Fitri

Hakim Tolak Pencabutan Hak Politik Walikota Non Aktif Cilegon

BANTEN,PenaMerdeka – Sebelumnya Jaksa KPK menuntut Walikota non aktif Tubagus Iman Ariyadi supaya tidak mendapatkan hak politik selama lima tahun.

Namun, Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, Banten menolak tuntutan tersebut. Memutuskan tidak mencabut kesempatan berpolitik Wali Kota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Ariyadi.

Hakim menyatakan, pencabutan hak politik, baik hak memilih mau pun dipilih, bagi politisi Partai Golkar itu dianggap bertentangan Pasal 4 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

“Menolak tuntutan jaksa tehadap pencabutan politik terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim Efiyanto saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (6/6/2018).

Diberitakan sebelumnya Tubagus Imam Ariyadi lantaran dia diduga melakukan suap terkait pembangunan Mall Transmart sehingga KPK perlu menganggap perlu mencabut hak politik terdakwa lima tahun dimulai sejak vonis telah berkahir.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Tubagus Iman Ariyadi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun,” kata Jaksa KPK Helmi Syarif saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (2/4/2018).

Menurut jaksa KPK, tuntutan yang dilakukan pihaknya lantaran terdakwa dianggap menggunakan pengaruh kekuasaannya sehingga melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.

“Menjatuhkan kepada terdakwa Tubagus Iman Ariyadi berupa pidana penjara selama enam tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Efiyanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (6/6/2018).

Kendati penuntutan hak politik Tubagus Iman Ariyadi ditolak hakim, namun selain dipidana selama enam tahun penjara tetapi diwajibkan membayar denda sebesar Rp250 juta subsider tiga bulan penjara. (abdul/dbs)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan