Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Wakil Bupati Bekasi Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

0 55

KABUPATEN BEKASI,PenaMerdeka – Meskipun Neneng Hassanah Yasin, Bupati Bekasi dan sejumlah pejabat daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eka Supria Atmaja, selaku Wakil Bupati Bekasi memastikan pelayanan publik di wilayahnya tetap berjalan.

“Saya informasikan pelayanan publik di Kabupaten Bekasi tetap berjalan dan saya pastikan itu,” terang Eka kepada PenaMerdeka.com, Rabu (17/10/2018).

Menyusul kejadian ini, Eka menyatakan sedang mengumpulkan seluruh pejabat dari eselon II (sekretaris daerah, asisten daerah, kepala dinas dan staf ahli) untuk menggelar rapat. Rapat yang dibahas berkaitan dengan penangkapan bupati dan sejumlah pejabat daerah setempat.

Sementara itu, Uju, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi menyatakan, aparatur tetap melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk masyarakat.

“Semua organisasi perangkat daerah (OPD) tetap melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Kita pun masih menunggu, langkah-langkah berikutnya bakal seperti apa,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK sudah menetapkan empat penyelenggara negara di wilayah Kabupaten Bekasi sebagai tersangka kasus gratifikasi perizinan pembangunan properti Meikarta di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Senin (15/10/2018) kemarin.

Empat orang yang ditetapkan adalah Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat Maju Banjar Nahor, dan Kepala Bidang Tata Ruang Neneng Rahmi.

Dalam penerbitan izin, Neneng dijanjikan mendapat fee sebesar Rp 13 miliar. Hingga penangkapan kemarin, Neneng disebut telah menerima dana sebesar Rp 7 miliar. Barang bukti yang diamankan penyidik dalam operasi tangkap tangan kemarin adalah uang 1 miliar dalam bentuk pecahan dolar Singapura dan rupiah serta uang sebesar Rp 513 juta.

Akibat perbuatannya itu, mereka dijerat pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 soal pemberantasan Tipikor, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (ers)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...