Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Gelaran FGD Altar Hingga Deklarasi Damai Buruh Tangerang Raya

0 84

KABUPATEN TANGERANG,PenaMerdeka – Forum Discusion Public (FGD) yang digelar Aliansi Tangerang Raya (Altar) bersama serikat buruh Tangerang Raya selain membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 soal Pengupahan juga dirangkai deklarasi damai buruh.

Kegiatan dilangsungkan di RM Istana Manceri, Jalan Raya Serang KM 23 Balaraja, Kabupaten Tangerang, Sabtu (17/11/2018).

Deklarasi dibacakan dalam kesempatan tersebut menyatakan sikap untuk menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi martabat bangsa, merawat keharmonisan, hingga mengaku tunduk dan patuh terhadap perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Wawan, buruh yang tergabung dalam Altar pun akan berunjuk rasa jika tuntutan UMK tidak sesuai. Namun, unjuk rasa yang akan digelar bersifat damai dengan konsep mematuhi peraturan yang berlaku.

“Tapi kita berkomitmen aksi yang kita gelar adalah aksi damai patuh mengikuti aturan perundangan-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Supriyadi menjelaskan bahwa tujuan awal digulirkannya PP 78/2015 ini adalah agar tidak terjadi kompetisi upah antar daerah sekaligus menghindari komoditas politik bagi para inkumben.

“Sehingga harapan saya pemerintah pusat dapat meninjau untuk membuat formula pengupahan secara nasional yang mampu mengimbangi dan membawa kepentingan para buruh dan pengusaha,” ujarnya menambahkan.

Ia juga berpesan agar para buruh dapat menahan diri dari hal-hal mobilisasi massa yang akan berpotensi ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu.

“Sebaiknya semua serikat buruh dapat menahan diri dari mobilisasi massa dan sebaiknya juga mengedepankan dialog-dialog untuk dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif,” pungkasnya.

Sementara Kabid Hubungan Industri Disnaker Kabupaten Tangerang Deni Rohdiani mengapresiasi kegiatan diskusi yang membahas soal kesejahteraan buruh.

Dengan acara diskusi ini, menurut ia, dapat membangun relasi antara buruh, pemerintah, dan Polri maupun pihak terkait.

“Sangat bagus kegiatan ini, kita kan komunikasi juga, semacam dinamis sehingga hubungan semuanya terjalin dalam rangka kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Kanit Buruh Mabes Polri AKBP Suwandi menambahkan bahwasanya soal kebebasan berpendapat dan berserikat, pemerintah telah membuat kebijakan terkait hal itu, namun dalam pelaksanannya tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kalau nanti para buruh tidak puas dengan keputusan pemerintah maka disarankan untuk menempuh jalur hukum (PTUN),” ujar Suwandi.

Suwandi juga menghimbau agar para buruh tetap menjaga kondusifitas, jika ingin menggelar aksi agar mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bila menyampaikan pernyataan maupun orasi, jangan sampai menyimpang. Dengan menyinggung soal ras ataupun soal agama dan menghasut massa yang berdampak merugikan semua pihak,” tandasnya. (sarinan)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Loading...