Revisi Aturan Tata Ruang, Pemprov DKI Bakal Tata Permukiman Kumuh

JAKARTA,PenaMerdeka – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menata permukiman kumuh, padat dan miskin dengan melibatkan sektor swasta.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta mengatakan, permukiman kumuh di Jakarta tidak hanya berada di kawasan pinggir kota. Permukiman kumuh, padat dan miskin berada di pusat kota khususnya di bantaran sungai.

Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada saat ini hanya mengatur berdasarkan bidang tanah, bukan sebagai sebuah kawasan saja.

Dimana, pembangunan dekat jalan raya yang mempunyai koefisien lantai bangunan (KLB) lebih tinggi membuat perusahaan swasta mau bertransaksi disitu.

Sementara, pada dalam jalan raya, KLB-nya rendah. Sehingga tidak ada lagi yang mau berinvestasi di sana.

“Disitulah muncul ketimpangan semata. Jadi ke depan kita akan berorientasi pada perencanaan kawasan, perizinan juga orientasinya kawasan bukan per bidang tanah saja,” terang Anies, Kamis (31/1/2019).

Ia menjelaskan, karena selama ini yang pihaknya melakukan per bidang tanah. Jadi sering ia menemukan satu kawasan di satu sisi ada gedung yang bisa tinggi sekali, gedung sebelahnya pendek. Padahal kawasannya terlihat sama.

Kata dia, menata kota itu bukan hanya dengan tangan pemerintah saja. Pemerintah harus membuat aturan yang membuat semua pihak termasuk swasta dapat melakukan pembangunan.

“Sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat secara sosial, secara bisnis dan disitulah kemudian sebuah daerah bisa berkembang,” tuturnya.

Menurutnya, rumah susun di Jakarta ini yang murah itu pemerintah. Sementara pihak swasta mengambil yang tinggi. Sebab, aturan rencana tata ruang yang ada membuat tak menguntungkan untuk membangun rumah susun.

Selain mengubah aturan RT RW, Anies berencana juga menciptakan lapangan pekerjaan dan aturan yang memungkinkan tersambungnya antara penghasil dan pembeli jasa.

Serta pelatihan-pelatihan bagi warga yang tidak mempunyai pekerjaan supaya mereka bisa naik kelas. (deden)