Gerindra Ads

Bukan Cuma Soal Sekda, OPD Juga Evaluasi, Pengamat: Walikota Tangerang Potensi Kena Imbas Hukumnya

0 303

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Pengamat Politik dan Pemerintahan Indonesia, Hasanudin BJ menilai Walikota Tangerang bertele-tele dalam membentuk panitia seleksi (pansel) terkait polemik kursi jabatan Sekda Kota Tangerang yang sudah habis.

Maka itu, Arief R Wismansyah diminta segera mengambil sikap untuk memberhentikan atau men-stafkan dan menunjuk Plt disetiap OPD yang jabatannya sudah melebihi 5 tahun.

“Suka tidak suka ini harus di jalankan ini adalah perintah UU, jika tidak, maka Arief akan terkena dampak hukum dari UU no 30 th 2014 tentang admistrasi pemerintahan dan UU no 5 th 2014 tentang aparatur sipil negara karena telah membiarkan penyalahgunaan wewenang,” paparnya kepada penamerdeka.com.

Hasanudin juga mengaku heran kepada BKPSDM Kota Tangerang yang tampaknya tidak menguasai peraturan perundang-undangan terkait tatacara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

“Harusnya yang dilakukan Walikota segera membentuk Tim Evaluasi Kinerja untuk menilai pencapaian kinerja Sekda yang sudah menjabat 5 tahun. Bukan hanya soal Dadi Budaeri sebagai Sekda saja, tetapi semua pejabat yang sudah menduduki JPT selama 5 tahun wajib di evaluasi,” tutur pria yang akrab disapa BJ.

Dikatakannya, hasil evaluasi tim nanti bakal menjadi dasar bagi Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menentukan mana yang harus dirotasi ke JPT lain, mana yang akan diperpanjang di jabatan yang sama, dan mana yang diberhentikan.

“Jadi diberhentikan dasarnya adalah hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh tim. Begitu seharusnya,” tegasnya.

Hal itu kata dia seperti Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nomor B 245/KASN/1/2019 tanggal 18 Januari 2019.

Dalam surat itu KASN menyampaikan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar (1) menyampaikan data JPT akan menduduki jabatan 5 tahun (2) melakukan evaluasi dan penilaian kinerja atas JPT yang akan menduduki jabata 5 tahun dan (3) selanjutnya berdasar hasil evaluasi dan penilaian kinerja PPK berwenang memberhentikan, memperpanjang atau merotasi/memutasi ke JPT lain.

“Jadi yang krusial untuk dibentuk adalah Tim Evaluasi Kinerja dulu bukan Tim Seleksi. Kalau mau bentuk Tim Seleksi ya boleh saja, tapi dalam rangka untuk mengisi JPT yang secara definitif sudah kosong, termasuk posisi jabatan Sekda harus di Plt terlebih dahulu,” imbuhnya. (hisyam)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...