Soal Tudingan Anggota Polri Duduk di Jabatan Publik, Ini Penjelasan Pengamat

JAKARTA,PenaMerdeka – Anggota Polri yang mengantongi prestasi dan kapasitas serta dianggap profesional, sekarang ini menurut sejumkah pakar bisa menduduki jabatan publik kendati sempat diperdebatkan.

Sementara Menurut pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing, selama ada landasan Undang-undang yang mengatur dan tidak menabraknya. Dia mengakui saat ini banyak pihak yang menuding soal jabatan sipil di pemerintahan yang di duduki anggota Polri.

“Selama tidak menabrak UU itu tidak masalah,” kata Emrus kepada wartawan, Sabtu (14/9).

Emrus menyampaikan, bahwa dalam UU No 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditambah dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No 4/2017 yang mengatur tentang penugasan anggota Polri diluar struktur organisasi.

Dia menambahkan, hal ini sudah jelas menggambarkan bahwa tidak ada pelanggaran apapun terhadap UU bagi anggota Polri yang menduduki jabatan sipil.

“Artinya mau ditempatkan diinstitusi mana saja asal sesuai dengan profesionalisme dan tentunya memiliki kapabilitas, tidak menjadi persoalan,” tekan Emrus.

Lalu kata dia, bahwa pada prinsipnya untuk setiap jabatan publik semua memiliki hak kesamaan tanpa membedakan status dan golongan, asalkan sesuai dengan persyaratan jabatan kompetensi serta regulasi dan mekanisme yang telah ditetapkan.

“Yang terpenting adalah memiliki kompetensi, apalagi ada regulasi mekanisme syarat jabatan yang dipegang,” pungkasnya. (rd)

Disarankan
Click To Comments