Penjelasan Partai Soal Dugaan Uang Pelicin Jadi Pimpinan di DPRD

0 443

BANTEN,PenaMerdeka – Sempat dikabarkan jika beberapa partai politik (Parpol) diduga membandrol sejumlah mahar alias uang untuk melicinkan anggota dewan periode 2019-2024 menjadi pimpinan di DPRD.

Isu yang beredar, untuk menjadi Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan pimpinan dewan lainnya seperti wakil ketua dan ketua di DPRD kota dan kabupaten hingga level provinsi harus mengeluarkan uang yang nilainya sudah ditentukan petinggi Parpol.

Menurut Sachrudin Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang, di partainya sudah menjalankan mekanisme pemilihan pimpinan. Dalam kesempatan itu dia membantah perihal uang pelicin untuk menjadi pimpinan dewan.

Dan menurut Wakil Walikota Tangerang ini, Partai Golkar mempunyai aturan dengan parameter kapasitas anggota dewan yang bernaung di partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Di Partai Golkar tidak ada mahar, jadi saya ingin menerapkan objektivitas karena memang disitu ada poin poin yang dinilai baik supaya menjadi pimpinan di komisi, ketua fraksi atau wakil ketua dewan,” ucapnya kepada penamerdeka.com beberapa waktu lalu.

Mantan Camat Pinang ini melanjutkan, menjadi pimpinan dewan menurutnya karena sudah mengantongi prestasi. Seperti sudah lebih dari satu kali menjadi anggota dewan.

“Faktor pendidikan juga menjadi acuan juga. Terus perolehan suara terbanyak dalam Pileg dan lainnya,” pungkasnya.

Sementara menurut Ferdiansyah, Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tangsel menyebut pihaknya tidak memberlakukan sistem ‘uang pelicin’ untuk anggota dewan menjadi ketua fraksi hingga di komisi-komisi di DPRD Kota Tangsel.

“Saya baru mendengar istilah itu, kami partai baru harus menjaga integritas. Kita tidak tahu isu yang beredar soal mahar-maharan, sebab PSI mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk menentukan ketua fraksi,” ungkap Ferdiansyah dihubungi penamerdeka.com, Sabtu (14/9/2019).

Dia melanjutkan, walaupun untuk menentukan posisi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) PSI juga tidak menutup komunikasi dengan partai lainnya.

“Sekarang ini kami sedang mempertimbangkan kawan-kawan dari PSI yang kompeten untuk menduduki di AKD atau komisi-komisi,” ucap Ferdiansyah.

Agus Supriyatna anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerindra menjelaskan, saat ini di partainya bernaung tidak menjalankan istilah mahar untuk menjadi pimpinan dewan.

“Di Gerindra tak mengenal (uang pelicin, red) itu, SK langsung dari Pak Prabowo langsung sebagai Ketum Gerindra. Saya tidak tahu mungkin di partai lain iya, tetapi saya tidak mau mengomentari itu,” tukas mantan Ketua KPU Banten ini.

Agus mengaku sempat dipanggil DPP ditanyakan perihal kesiapannya mengemban tugas sebagai Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Banten.

Dia kembali menerangkan, menjadi ketua atau pimpinan karena ada sejumlah pertimbangan. Tentunya terkait dengan prestasi di partai dan saat Pileg 2019 lalu, artinya ada kriteria kapasitas.

“Yang di SK kan DPP tandatangan Pak Prabowo langsung sebagai Ketum itu dua orang, Pak Andra Soni yang nanti sebagai Ketua DPRD Banten definitif, dan saya sebagai Ketua Fraksi Gerindra,” tegas Agus.

Pria yang Pileg lalu berhasil mengantongi sebanyak 15.430 suara dari Dapil Banten 3 ini sebagai ketua fraksi harus merealisasikan keberpihakan terhadap rakyatnya.

Baik itu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan atau pun kesejahteraan sosial masyarakat. Ini kita sebagai wakil rakyat harus memperjuangkan hal kebutuhan dasar masyarakat.

“Ini kan salah satu tugas saya sekarang, mengimplementasikan kebijakan kongkrit partai lewat fraksi. Ya dari dewan Gerindra yang tersebar di AKD DPRD itu,” pungkas Agus. (rd)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Penamerdeka.com tidak bertanggung jawab dengan isi komentar, tulisan komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator sesuai aturan UU ITE