Berebut ASN di Pilkada Tangsel, Bawaslu Polisi Soal Heboh Broadcast?

0

KOTA TANGSEL,PenaMerdeka – Ketika nanti wakil walikota Benyamin Davnie dan Muhamad selaku Sekda Kota Tangsel resmi terdaftar sebagai pasangan calon (Paslon), diprediksi bakal terjadi dua kubu dukungan dari aparatur sipil negara (ASN) di Pilkada Kota Tangsel.

Saat ini meski belum diketahui kebenarannya, menurut Miftahul Adib pengamat kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Tangerang, soal beredarnya broadcast dugaan pengerahan ASN atau para guru di Pilkada Tangsel kepada bakal calon tertentu harus diungkap oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel.

“Kompetisi (Pilkada) harus berjalan sehat. Pasalnya jika kompetisinya bersih maka ujungnya bakal ada calon walikota dan wakil walikota kompeten,” ucapnya dihubungi penamerdeka.com, Minggu (21/6/2020).

Dan kalau dalam broadcast itu ada ditemukan indikasi pelanggaran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), kata Adib, aparat penegak hukum juga harus terlibat biar adil untuk semua calon.

Menurutnya, pihak kepolisian juga bisa menelusuri asal muasal dan kepentingan broadcastnya. Dengan kecanggihan teknologi diharapkan bisa mengungkap kebenarannya.

“Saya khawatir juga kalau ada skenario black campaign (kampanye hitam) mempeta konflik. Ini tidak sehat kan?” tegasnya.

Biarkan ASN memilih dengan seleranya. Dia juga secara garis besar sudah tahu kualitas para Paslon yang berangkat dari unsur birokrasi di Tangsel.

“ASN atau pegawai pemkot itu sejatinya seksi yah, lantaran efeknya secara kwantitas bukan saja bisa menarik satu suara. Contohnya kalau dia masih single belum berkeluarga saja bisa menarik kerabatnya. Lantas kalau dia (ASN) sudah berkeluarga minimal bisa mengajak suami atau istrinya. Nah bagaimana kalau dia bisa menggabungkan antara bisa mengajak pasangan rumah tangganya lalu juga kerabatnya. Nah bisa kita bayangkan berapa suara yang bisa didulang untuk Paslon! ASN itu potensi bahkan mengalahkan mesin partai sekalipun,” tukas dosen ilmu komunikasi ini.

ASN sendiri dalam setiap ajang Pilkada di sejumlah daerah yang mempunyai kandidat lebih dari satu Paslon dari birokrasi kerap berada dalam posisi dibawah tekanan.

Fenomenanya dalam pilkada di tingkat pejabat ASN, kadang berani bertaruh untuk pengangkatan jabatan atau promosi karir. Jadi ada yang bisa disebut dalam tekanan tetapi ada juga yang mencari celah pragmatis.

“Pejabat-pejabat itu kadang bisa merogoh kocek dalam dari uang pribadinya untuk mendukung salah satu paslon. Ada juga pengerahan massa yang dikeluarkan dari kantong pribadinya. Yang penting bisa menuruti atasan atau naik jabatan.”

Hanya saja nanti kepala daerah terpilih ketika berhutang budi atau karena atas unstruksi untuk mendukungnya dalam pilkada, orang yang ditunjuk itu kerap tidak kompeten saat menduduki satu jabatan.

“Jadi memang potensial sekali kalau ASN atau pegawai pemkot itu digerakan. Ini tugas Bawaslu,” tukasnya.

Dia menandaskan, pilkada nanti harus memberikan pelajaran soal demokrasi. Pelajaran itu bisa diberikan bukan dari calon atau penyelenggara, tetapi semua unsur. (red)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Penamerdeka.com tidak bertanggung jawab dengan isi komentar, tulisan komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator sesuai aturan UU ITE