Menteri ATR/BPN: Penataan Jabodetabek Punjur di Banten Potensi Jadi Pilot Projek

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Sofyan Djalil, rencana penataan perkotaan kawasan Jabodetabek Punjur (Puncak-Cianjur) potensial mengatasi persoalan wilayah.

Pada Kamis (16/7/2020), bersama Menteri ATR/BPN sejumlah kepala daerah di wilayah Banten mengelar rapat teknis penataan kota berlangsung di Gedung Akhlakul Karimah, Pemkot Tangerang.

Hadir saat rapat Gubernur Banten Wahidin Halim, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Arif R Wismansyah, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya.

Diberitakan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Sofyan Djalil mengatakan, di kawasan Jabodetabek-Punjur saat ini adalah menghadapi persoalan banjir, kemacetan, permukiman kumuh, sanitasi, pengelolaan sampah serta ketersediaan air bersih.

“Hadirnya Perpres ini menjadi titik awal pembenahan kawasan Jabodetabekpunjur, terutama terkait tata ruangnya,” ujar Menteri Sofyan Djalil, Kamis (16/7/2020).

Dia menambahkan, pembenahan kawasan Jabodetabek Punjur melibatkan tiga Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi,yakni Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

“Jabodetabekpunjur bisa menjadi laboratorium ataupun pilot project. Daerah lain di Indonesia bisa meniru dan mencontoh Jabodetabek-Punjur.

Lebih lanjut, Menteri ATR mengatakan bahwa nantinya akan dibentuk Lembaga/Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur.

“Kita juga akan membentuk Project Management Officer (PMO). Dalam strukturnya, PMO akan dipimpin oleh Direktur Program, yang di bawahnya ada Direktur satu serta Direktur dua, dan Direktur tiga. Setiap Direktur tersebut memiliki counterpart, yakni dinas terkait, kantor pertanahan, kelompok kerja (pokja), serta consultative group,” jelasnya.

Diketahui, dalam struktur penataan organisasi, Menteri ATR ditunjuk sebagai ketua. Sementara Wakil ditempati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, lalu tiga Gubernur berperan sebagai Koordinator Wilayah. (hisyam)

Disarankan
Click To Comments