Zulfikar: Demokrat Gak Setuju RUU Ciptaker

PEMERINTAH WAJIB PIKIR PSIKIS MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI

JAKARTA,PenaMerdeka – Kendati Rapat Kerja pengambilan keputusan tingkat I sudah digelar Sabtu 3 Oktober 2020 lalu, Partai Demokrat menolak Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dilanjutkan.

Menurut Zulfikar H, anggota DPR-RI fraksi Demokrat, pasalnya jika disahkan saat ini masyarakat sedang terdampak pandemi covid-19.

“Saya menilai RUU Cipta Kerja belum saatnya dibuat. Saat ini masyarakat sedang berjuang menghadapi kondisi kesehatan masing masing dan pemulihan dari situasi covd-19,” kata Bang Zul, sapaannya, ketika dihubungi, Minggu (4/10/2020).

Dia meminta pemerintah seharusnya maksimal berjuang dan fokus dalam penanganan pandemi covid-19 dengan membuat RUU Virus Corona.

“Sebab ini malah berdampak psikologi yang tidak baik di masyarakat nantinya,” kata Zulfikar.

Ia mengatakan, belum lama ini masyarakat dibuat resah dengan adanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Belum tenang pikiran masyarakat, sudah datang lagi RUU Cipta kerja.

“Kami di Fraksi Demokrat DPR RI tegas mempunyai sikap tak setuju dan menolak. Ini pun secara tegas disampaikan Ketua Umum kami, Mas AHY,” ucapnya.

Penganguran terjadi di mana-mana dan sangat tepat pemerintah mengedepankan pemulihan ekonomi.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat ini mengkritisi sejumlah poin dalam RUU Ciptaker.

1. Mengurangi jam istrirahat pekerja dan hari libur pekerja.

2. Perhitungan upah yang dilakukan berdasar satuan waktu atau jam kerja yang diubah.

3. Pekerja kantoran ada sama statusnya dengan pekerja lainnya yang ada diproduksi dan posisi lain.

4. Menjadi kabur terhadap hak pesangon dan PHK dapat berakibat tidak menerima hak tersebut.

5. Sanksi pidana terhadap pengusaha yang tidak bayar pesangon dihilangkan.

6. Ketentuan kenaikan upah pekerja atau buruh di tingkat kabupaten/kota dihilangkan, yang ada hanya UMR pada tingkat provinsi.

7. Jam kerja pekerja ditentukan pengusaha dengan aturan RUU Cipta Kerja.

8. Jam istitahat dihilangkan.

9. Bentuk jaminan sosial yang diubah dalam bentuk lain dan dapat diganti dengan bentuk jaminan sosial lainya.

10. Jika RUU ini dipaksakan dan disahkan dapat terjadi perhitungan upah dibuat per jam dengan sistem target.

“Banyak hal yang merugikan rakyat. Kami sejak awal sudah lama mengkritisi ini karena dari poin di atas tidak membela kepentingan rakyat atau buruh,” tukasnya. (hisyam/red)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...